Berita

KRL Commuter Line/Net

Nusantara

Pangkas Macet, Heru Budi Diminta Integrasikan KRL dengan Moda Lain

JUMAT, 15 SEPTEMBER 2023 | 09:10 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta mengintegrasikan Kereta Listrik (KRL) Commuter Line dengan Moda transportasi lain. Hal ini diyakini bisa mengurangi kemacetan di Jakarta karena KRL menjadi transportasi andalan bagi warga ibu kota.

"Integrasi dengan KRL Commuter Line penting dilakukan karena berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, sebanyak 83 persen warga komuter memilih KRL Commuter Line sebagai moda transportasi andalan untuk pergi dan pulang bekerja di Jakarta," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christyana Sari dikutip Jumat (15/9).

Meski demikian, Desie mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah memulai melakukan integrasi tarif dan layanan pada sejumlah transportasi umum.


Hal ini diyakini menjadi solusi penanganan kemacetan di Jakarta karena warga akan lebih banyak menggunakan transportasi publik dalam mobilitasnya.

"Namun perlu kita sadari bahwa moda transportasi yang terintegrasi masih terbatas, yakni hanya antara bus Transjakarta dengan angkot atau Mikrotrans. Integrasi yang dilakukan tersebut belum mencakup layanan KRL Commuter Line," kata Desie.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menilai KRL Commuter Line merupakan urat nadi transportasi yang mengalirkan kehidupan mereka ke wilayah ibu kota.

Untuk itu, pihaknya mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk membuat berbagai regulasi yang berorientasi pada kota layak huni dan Pengaturan Tata Ruang yang mengacu pada compact city (kota yang terintegrasi).

"Di mana setiap sub daerah dikembangkan dengan basis meminimumkan kebutuhan transportasi," kata Desie.

Menurut Desie, bersama dengan pemerintah pusat didorong untuk melakukan sinkronisasi Rencana Induk Transportasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan daerah-daerah penyangga Jakarta.

Bahkan, ucapnya, Pemprov DKI Jakarta harus meminta dukungan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur transportasi massal di daerah-daerah penyangga yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal di Provinsi DKI Jakarta.

"Perlu dukungan pemerintah pusat untuk integrasi jaringan KRL Commuter dengan berbagai jaringan moda transportasi lainnya di wilayah Jakarta," kata Desie.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya