Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay/RMOL
Pemerintah didesak untuk menyelesaikan rencana pengembangan kawasan Rempang, Batam, Kepulauan Riau secara arif dan bijaksana.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI berharap seluruh struktur pemerintahan dari pusat sampai daerah ikut serta dalam menciptakan stabilitas, keamanan, kedamaian, kenyamanan, dan ketertiban seluruh anggota masyarakat.
"Bentrokan antara warga dan pihak keamanan harus dihindari. Sebab, dalam setiap bentrokan pasti akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang biasanya lebih sulit untuk ditangani," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Kamis (14/9).
Menurutnya, rencana investasi besar di kawasan Rampang bisa saja akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Tetapi harus diingat, bahwa tujuan investasi haruslah diarahkan bagi kesejahteraan rakyat.
"Pemerintah harus memastikan tidak boleh ada anggota masyarakat yang berduka dan bersedih atas masuknya investasi ke daerah mereka. Terlebih, investasi tersebut berasal dari luar negeri," tegas Saleh.
Mengenai isu penggusuran dan pemaksaan relokasi, kata Saleh, harus dihindari oleh pemerintah untuk meredam emosi masyarakat.
"Isu seperti itu sangat tidak produktif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Terbukti dapat memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat," kata Saleh.
Di sisi lain, lanjut Saleh, dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya, setiap warganegara harus dilindungi. Penyampaian pendapat secara terbuka adalah hal yang sah dan diperbolehkan oleh konstitusi. Itu adalah fondasi utama sebagai negara demokrasi.
"Karena itu, Fraksi PAN mengecam keras setiap tindak kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat dalam mengamankan jalannya unjuk rasa dan demonstrasi," kata Saleh.
Terakhir, Saleh menekankan bahwa aparat harus bekerja profesional, adil, dan tetap menjaga netralitas.
"Upaya dialog dan musyawarah selalu perlu dikedepankan. Warga yang melakukan protes dan demonstrasi harus didengar. Dengan begitu, apa yang mereka mau dan inginkan bisa diketahui dengan benar. Siapa tahu, justru pemerintah dan pengembang bisa merealisasikannya,"tutup Saleh.
