Ketua KPK Firli Bahuri bersama Mendagri Tito Karnavian/Ist
Memiliki peran penting dalam memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diperkuat.
Hal itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri dalam webinar bertajuk "Penguatan APIP Melalui Pemenuhan Kebutuhan SDM" di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (13/9).
Firli mengatakan, kinerja APIP dianggap masih terbilang lemah, meskipun telah didorong dengan upaya penguatan fungsi dan perannya. Sebab, ada tantangan sistemik dalam hal kuantitas dan kualitas SDM, anggaran, serta kelembagaan dan kewenangannya.
"Peran APIP belum maksimal terhadap perbaikan tata kelola pemerintah, terutama peran dalam pemberantasan korupsi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tidak terdeteksi oleh APIP," ujarnya.
Selain karena independensi dan kompetensi kata Firli, jumlah SDM Pengawas APIP juga tidak memadai dibandingkan dengan jumlah kegiatan atau program yang diawasi.
"Selama ini masih terdapat cara pandang lama di mana APIP hanya bertindak mencari sebuah kesalahan aparatur pemerintah saja," jelas Firli
"Hal ini butuh pergeseran paradigma pengawasan, APIP dituntut sebagai penjaminan kualitas, di mana ia turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah," terangnya.
Oleh karena itu, kata Firli, melalui pelaksanaan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2023-2024, KPK bersama Kemendagri merekomendasikan penguatan APIP.
"Penguatan itu akan menjadi bagian dari percepatan capaian Aksi PK ke-12, yaitu penguatan peran APIP dalam pengawasan program pembangunan," pungkas Firli.
