Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin/Net

Politik

Nurul Arifin: Demokrasi Indonesia Sudah Berada di Jalan yang Benar

RABU, 13 SEPTEMBER 2023 | 03:20 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sebagai negara majemuk dengan keanekaragaman budaya, agama dan bahasa, Indonesia memiliki sistem kehidupan sendiri yang tidak dapat meniru sistem kehidupan negara lain.

Karena itu, kata anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, demokrasi Pancasila menjadi sistem yang paling tepat untuk menyatukan keanekaragaman tersebut.

"Demokrasi Pancasila pilihan yang tepat. Artinya demokrasi Indonesia sudah berada di jalan yang benar," kata Nurul dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (12/9).


Nurul menjelaskan, demokrasi barat bersumber pada tradisi yang menjunjung tinggi nilai kebebasan dan individualisme. Sementara, demokrasi Pancasila muncul karena kesadaran kolektif yang berpangkal dari hubungan yang kokoh antara individu dan kesatuan pergaulan hidup bangsa Indonesia.

"Jadi penerapan yang kita jalankan harus bermuara pada kemanusiaan, karena secara filosofis prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat baik mayoritas maupun minoritas," katanya.

Lanjut legislator Partai Golkar itu, dengan menganut sistem demokrasi Pancasila, negara harus mengakomodir aspirasi atau suara rakyat. Pasalnya, dalam sistem demokrasi rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional.

"Dalam sistem demokrasi Pancasila, kita mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Tentunya prinsip tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab agar stabilitas sosial politik tetap terjaga," terangnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan, apabila literasi masyarakat tentang prinsip dan hakekat demokrasi juga harus terus disuarakan.

"Media massa dan negara melalui sistem pendidikan harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik supaya kebebasan berpendapat dapat diutarakan dengan kritis, santun dan bertanggung jawab," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya