Berita

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL

Hukum

Walikota Bima Muhammad Lutfi Diduga Kawal Kontraktor di Berbagai Lelang Proyek

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023 | 13:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Walikota Bima, Muhammad Lutfi, diduga terlibat langsung mengawal kontraktor yang mengikuti berbagai lelang proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah memeriksa 7 orang sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Bima.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya campur tangan dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara untuk turut mengawal langsung para kontraktor yang mengikuti lelang berbagai proyek di Pemkot Bima," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (12/9).


Saksi-saksi yang telah diperiksa di Polda NTB pada Senin kemarin (11/9) adalah Effendi selaku Direktur PT Adhimas Jaya Perkasa, Zulfikar selaku Direktur CV Zhafira Bima, Jamaludin selaku Direktur CV Nggaro Bae Consultant.

Selanjutnya, Jamal Abd Naser selaku Direktur PT Risala Jaya Konstruksi periode 2018-2022, Akhmad Mudasir selaku Komisaris Utama PT Sasak Indo Raya, Al Imron selaku Direktur CV Titisari, dan Muhammad Ony Yusri selaku Direktur PT Yuri Tunggal Perkasa.

Sedangkan seorang saksi lainnya, yakni Muhammad Al Habsyi selaku karyawan CV Hilal tidak hadir dan mengkonfirmasi untuk jadwal ulang.

Selain itu, lanjut Ali, pada hari ini tim penyidik kembali memanggil 7 orang saksi untuk hadir dan diperiksa di Polda NTB.

Mereka yang dipanggil sebagai saksi yakni Amran alias Amran Junaidi selaku Direktur CV Putra Melayu, Mulyono Tan selaku Direktur PT Amanat Semesta, Hadijah selaku kuasa Direktris CV Buka Layar, Hasbullah selaku Direktur CV Mahkota Indah, Syafrudin selaku staf teknis CV Putra Melayu, Sri Rahmah selaku Direktris CV Restu Bunda, dan M. Tayeb selaku Direktur CV Nurta Karya.

Pada Kamis (31/8), KPK resmi mengumumkan penyidikan perkara dugaan korupsi di Pemkot Bima. Perkara tersebut terkait dengan pengadaan barang dan jasa proyek fiktif di Dinas PUPR, turut serta dalam proyek di Dinas BPBD, serta penerimaan gratifikasi. Nilai penerimaan uang Walikota Bima diduga lebih dari Rp8 miliar.

Namun demikian, KPK belum resmi mengumumkan identitas tersangka dan uraian perbuatannya. Hal itu akan diungkap ke publik ketika dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya