Berita

Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Yudi Syamhudi Suyuti/Ist

Publika

Pemimpin Pasca Jokowi Jangan Jarkoni

OLEH: YUDI SYAMHUDI SUYUTI*
SELASA, 12 SEPTEMBER 2023 | 10:38 WIB

PILPRES 2024 tidak lama lagi. Tugas partai politik sebagai pengusung Capres-Cawapres perlu meyakinkan ke rakyat, warga sebagai pemilih agar tidak memilih Capres-Cawapres yang Jarkoni.

Jarkoni itu iso ngajar, ora iso nglakoni (bisa menggurui, tapi enggak bisa ngejalanin). Ini sangat penting, di tengah persaingan politik kandidat.

Sederhana saja sebetulnya, Capres-Cawapres pasca Jokowi harus mampu membuat program berkelanjutan dari Jokowi, sekaligus menyempurnakannya dan mengaitkan program-program barunya, hingga rakyat merasakan hasilnya secara konkret.


Tentu ada beberapa hal sektor fundamental yang perlu dicapai untuk tindakan berkelanjutan dan penyempurnaan.

Sektor-sektor ini menyangkut politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan. Dengan orientasi pencapaian civilian direction (arahan sipil) yang kuat, di mana rakyat, warga menjadi subjek utama dalam pembangunannya di segala sektor secara demokratik.

Pembangunan infrastruktur, hilirisasi, IKN Nusantara yang merupakan 3 program strategis Jokowi membutuhkan penjelasan konkret, rasional, dan demokratik  untuk membuat program-program tersebut berkelanjutan sekaligus tersempurnakan.

Sehingga, calon pemimpin mendatang tidak hanya bicara jarkoni ke rakyat.

Program-program tersebut harus manifes menjadi sumber kekuatan kemakmuran dan kemajuan rakyat, bangsa, dan negara di tingkat lokal, nasional, dan global.

Untuk itu, para calon pemimpin harus mampu menjawab tantangan-tantangan ini.

Capres-Cawapres yang saat ini telah ditetapkan oleh Rapimnas PPP, yaitu Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno merupakan bakal calon pemimpin yang paling mampu untuk menjawab tantangan-tantangan Indonesia ke depan, pasca pemerintahan Jokowi-Maruf.

*Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya