Berita

Bentrokan antara warga dan aparat di Pulau Rempang/Net

Nusantara

Kepala BP Batam Lempar Bola "Panas" Rempang ke Pemerintah Pusat

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023 | 09:22 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Polemik kasus penggusuran warga di kawasan Rempang, Batam, Kepulauan Riau, makin memanas.

Bahkan aksi unjuk rasa dari Masyarakat Melayu di depan kantor BP Batam pada Senin (11/9), berlangsung ricuh.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi mengatakan, kericuhan massa aksi unjuk rasa didasari penolakan penggusuran warga di kawasan Rempang.

Parahnya lagi, seakan lepas dari tanggung jawab, Rudi menyarankan agar massa aksi unjuk rasa menyampaikan permasalahan relokasi ke pemerintah pusat, di Jakarta dengan langsung bertemu dengan para menteri.

"Saya adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, saya sudah menawarkan pada waktu itu, mari perwakilan bapak ibu sekalian kita ke Jakarta bertemu dengan para menteri pengambil keputusan," kata Rudi.

Dalam kasus ini, Rudi mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang lebih untuk mengambil keputusan sebelum pemerintah pusat di Jakarta. Karena proyek ini merupakan proyek strategis nasional dan memiliki keputusan di pemerintah pusat.

"Ini adalah proyek strategis nasional keputusan ada di pemerintah pusat saya tidak punya wewenang melebihi pak menteri dan pusat," kata Rudi.

Seperti diketahui bersama, pemerintah berencana merelokasi warga Rempang, Batam karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group asal China.

Bila dihitung, total investasi sekitar USD 11,5 miliar atau sekitar Rp 117,42 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja kurang lebih 30 ribu orang.

Namun, warga setempat yang telah berpuluh-puluh tahun menempati wilayah tersebut menolak dan sempat terjadi kericuhan saat polisi hendak mengamankan aksi unjuk rasa di lokasi.

Populer

IKN Ibu Kota Terhijau Dunia Omong Kosong Jokowi

Rabu, 05 Juni 2024 | 12:42

Investor IKN Hanya Dongeng!

Kamis, 06 Juni 2024 | 11:12

Dirut Kimia Farma Layak Dicopot

Selasa, 04 Juni 2024 | 15:53

Bukan Hanya Tiket Pesawat, Mertua Menpora Dito Ternyata Juga Pesankan Visa Umrah untuk Rombongan SYL

Rabu, 05 Juni 2024 | 21:21

Rugi Rp1,48 Triliun, Penyelewengan di Kimia Farma Extra Ordinary

Selasa, 04 Juni 2024 | 10:37

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Penyidik KPK Sita Handphone Hasto dan Geledah Ajudan

Senin, 10 Juni 2024 | 15:24

UPDATE

Beijing Minta UE Kaji Ulang Rencana Menaikkan Tarif Mobil Listrik China

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:57

Marak Pencurian Kambing Jelang Lebaran Iduladha

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:55

Lodewijk Pastikan Layanan Haji Lebih Baik dari Tahun Lalu

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:55

QRIS Jadi Upaya BI untuk Tingkatkan Konektivitas Pembayaran, Nilai Transaksi Capai Rp459 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:45

Sandiaga Uno Layak Gantikan Mardiono Pimpin PPP

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:43

Polisi Gagalkan Percobaan Bunuh Diri Wanita Muda

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:42

Bahlil Akui Belum Ada Investor Asing di IKN, Suharso: Yang Domestik Banyak

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:33

Jin BTS Selesaikan Wajib Militer

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:25

Bersama Amanah, Pemuda Aceh Totalitas Dukung Timnas Indonesia

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:21

Staf Sekjen PDIP Kusnadi Dipanggil KPK

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:06

Selengkapnya