Berita

Bentrokan antara warga dan aparat di Pulau Rempang/Net

Nusantara

Kepala BP Batam Lempar Bola "Panas" Rempang ke Pemerintah Pusat

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023 | 09:22 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Polemik kasus penggusuran warga di kawasan Rempang, Batam, Kepulauan Riau, makin memanas.

Bahkan aksi unjuk rasa dari Masyarakat Melayu di depan kantor BP Batam pada Senin (11/9), berlangsung ricuh.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi mengatakan, kericuhan massa aksi unjuk rasa didasari penolakan penggusuran warga di kawasan Rempang.

Parahnya lagi, seakan lepas dari tanggung jawab, Rudi menyarankan agar massa aksi unjuk rasa menyampaikan permasalahan relokasi ke pemerintah pusat, di Jakarta dengan langsung bertemu dengan para menteri.

"Saya adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, saya sudah menawarkan pada waktu itu, mari perwakilan bapak ibu sekalian kita ke Jakarta bertemu dengan para menteri pengambil keputusan," kata Rudi.

Dalam kasus ini, Rudi mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang lebih untuk mengambil keputusan sebelum pemerintah pusat di Jakarta. Karena proyek ini merupakan proyek strategis nasional dan memiliki keputusan di pemerintah pusat.

"Ini adalah proyek strategis nasional keputusan ada di pemerintah pusat saya tidak punya wewenang melebihi pak menteri dan pusat," kata Rudi.

Seperti diketahui bersama, pemerintah berencana merelokasi warga Rempang, Batam karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group asal China.

Bila dihitung, total investasi sekitar USD 11,5 miliar atau sekitar Rp 117,42 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja kurang lebih 30 ribu orang.

Namun, warga setempat yang telah berpuluh-puluh tahun menempati wilayah tersebut menolak dan sempat terjadi kericuhan saat polisi hendak mengamankan aksi unjuk rasa di lokasi.

Populer

Proyek Rp2,7 Triliun di Sumut Amburadul, Gapensi Akan Seret Semua yang Terlibat ke Jalur Hukum

Minggu, 26 November 2023 | 06:44

Kasus Manipulasi RUPS Bank Sumselbabel Temui Titik Terang, Bareskrim akan Periksa Herman Deru

Jumat, 24 November 2023 | 00:19

Pj Gubernur Sulsel Diduga Buat Acara Mendadak untuk Hindari Massa Kumpul saat Ada Gibran

Minggu, 26 November 2023 | 20:37

Jika Ketegangan Mega-Jokowi Bukan Rekayasa, Prabowo-Gibran Tersingkir di Putaran Pertama

Minggu, 26 November 2023 | 16:42

Tinggalkan Nasdem, Mantan Gubernur Syahrial Oesman Perkuat TKD Prabowo-Gibran Sumsel

Minggu, 26 November 2023 | 06:22

Tiga Capres Diundang, Hanya Anies Hadiri Deklarasi Pemilu Damai PSHT

Minggu, 26 November 2023 | 16:20

Kunker ke Gresik, Zulhas Tinjau Harga Bapok dan Smelter Freeport

Rabu, 29 November 2023 | 01:45

UPDATE

Cak Imin Bantah Usulkan Peniadaan Debat Cawapres

Senin, 04 Desember 2023 | 16:58

Pemerintah Buka Media Center Indonesia Maju, Bahlil: Karena Tahun Politik

Senin, 04 Desember 2023 | 16:52

Pengamat: Baliho "Gaspoll Bro!" Efektif Pikat Pemilih Muda Pemilu 2024

Senin, 04 Desember 2023 | 16:49

6,5 Jam Diperiksa KPK, Eddy Hiariej Hanya Tersenyum kepada Wartawan

Senin, 04 Desember 2023 | 16:40

KPU: Format Debat Capres-Cawapres Berpasangan Bukan Keputusan Sepihak

Senin, 04 Desember 2023 | 16:32

Jokowi: Indonesia dan Singapura Ajukan Diri jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2025

Senin, 04 Desember 2023 | 16:29

Kenang Doni Monardo di Era Covid-19, Muhadjir: Tidak Pernah Pulang, Tinggal di BNPB

Senin, 04 Desember 2023 | 16:22

Napak Tilas Peristiwa Rengasdengklok, Anies Komitmen Perhatikan Tempat Bersejarah

Senin, 04 Desember 2023 | 16:13

ProDEM: Dugaan Intervensi Presiden Sinyal Kasus E-KTP Belum Tuntas

Senin, 04 Desember 2023 | 16:05

Mahfud MD: Pemerintah Minta DPR RI Tidak Sahkan Revisi UU MK

Senin, 04 Desember 2023 | 16:04

Selengkapnya