Berita

Logo Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)/Repro

Politik

KPI Ditantang Hentikan Tayangan Azan yang Memuat Ganjar

SENIN, 11 SEPTEMBER 2023 | 22:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tayangan azan di televisi (TV) swasta nasional yang memunculkan bakal calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, didesak agar ditindak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai, kasus Ganjar yang muncul dalam tayangan TV nasional harus dikenai sanksi tegas.

"Yang dekat dengan penanganan kasus ini sebenarnya KPI. Bukan karena ada kampanye, kalau kampanye menjadi wilayah Bawaslu," tegas Ray kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/9).


Dia juga menjelaskan, TV merupakan siaran publik yang bisa dijangkau banyak masyarakat. Sehingga penayangan azan yang memuat Ganjar Pranowo jelas tidak adil bagi kandidat Bacapres lain.

"Itu penggunaan ruang publik untuk kepentingan sosialisasi salah satu bakal Capres. Jika dilakukan secara berimbang dengan memasukan semua Bacapres mungkin masih bisa dipahami," tegas Ray.

"Tapi kalau hanya satu bakal Capres, jelas itu tidak adil," sambungnya.
 
Sebab itu, pengamat politik lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mendorong KPI mengeluarkan kebijakan nyata.

"KPI dapat menghentikannya atau meminta agar tayangan azan itu memuat semua bakal Capres 2024," katanya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya