Berita

Representative Image/Net

Dunia

Kuba Ringkus 17 Orang yang Diduga Terlibat Perdagangan Manusia untuk Bantu Perang Rusia

JUMAT, 08 SEPTEMBER 2023 | 13:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pihak berwenang Kuba meringkus 17 orang yang diduga terkait atas jaringan penyelundupan manusia yang dipekerjakan untuk bertugas di medan perang dengan menjadi bagian dari militer Rusia.

Hal tersebut diungkapkan seorang kolonel di Kementerian Dalam Negeri Kuba, Cesar Rodriguez, pada Kamis (7/9), dalam sebuah acara TV.

“Sebagai hasil dari penyelidikan, sejauh ini 17 orang telah ditangkap, di antaranya adalah penyelenggara internal kegiatan tersebut,” kata Rodriguez.


Dalam laporannya, Rodriguez tidak menyebutkan nama mereka yang dituduh berpartisipasi dalam komplotan itu. Namun, ia mengatakan bahwa pemimpin kelompok tersebut mengandalkan dua orang yang tinggal di pulau untuk merekrut warga Kuba untuk dipekerjaan atas nama Rusia di Ukraina.

Seperti dimuat Malay Mail, Jumat (8/9), operasi itu dikerahkan setelah pemerintah Kuba awal pekan ini mengungkapkan bahwa mereka tengah berupaya membongkar jaringan yang diduga beraksi di wilayah Kuba dan Rusia.

Menurut keterangan Jaksa Jose Luis Reyes, mereka yang terlibat dalam skandal itu dapat dihukum hingga 30 tahun penjara, hukuman seumur hidup, hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat keparahan dan jenis kejahatannya.

Komplotan itu diperkirakan akan dikenakan hukuman atas perdagangan manusia, pertempuran sebagai tentara bayaran dan permusuhan terhadap negara asing.

Pemerintah Kuba sendiri sebelumnya telah menegaskan bahwa pihaknya menolak penggunaan warga negaranya sebagai tentara bayaran, dan menyatakan tidak mengambil bagian dari perang dengan Ukraina.

Rusia, yang memiliki hubungan politik yang kuat dengan Kuba itu telah lama menjadi tujuan penting bagi para migran Kuba yang ingin melarikan diri dari stagnasi ekonomi di dalam negerinya.

Hal itu sejalan dengan dekrit yang ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin tahun lalu yang mengizinkan orang asing mendaftar wajib militer di negaranya untuk menerima kewarganegaraan mereka melalui prosedur jalur cepat.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya