Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochamad Praswad Nugraha/Repro
Presiden Joko Widodo merupakan orang pertama yang harus diperiksa jika program food estate diusut. Selanjutnya menteri yang menangani program itu, yakni Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochamad Praswad Nugraha, saat berbincang dengan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dengan tema "Usut Tuntas! Sekjen PDIP Sebut Prabowo Menyimpang Soal Proyek Food Estate", Selasa (29/8).
"Yang pertama kali diperiksa Presiden Jokowi, harus, iya dong, karena ini program kerja presiden," kata Praswad, seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/9).
Karena, kata dia, Presiden Jokowi merupakan orang yang pertama kali memunculkan ide atau program food estate. Setelah Presiden Jokowi, maka orang yang selanjutnya diperiksa adalah menteri-menterinya.
"Menteri-menterinya, Menhan sebenarnya kan tidak mengurusi makanan ya. Pertanyaannya, kenapa bisa menteri pertahanan mengelola soal ketahanan pangan?" Praswad balik bertanya.
Padahal, kata Praswad, urusan ketahanan pangan bisa dilakukan lintas kementerian, bisa dari Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan lainnya.
"Cuma satu orang di republik ini yang punya kewenangan mengatur itu semua, yaitu bapak Presiden RI. Makanya kalau memang betul kita ngomong fair, maka pertama kali yang harus diperiksa ya bapak presiden, untuk dipanggil oleh penyelidik kah, oleh penyidik kah, oleh penegak hukum, siapapun itu," tambah Praswad.
Bahkan kata Praswad, jika memang (Presiden Jokowi) harus diperiksa, maka hal itu harus diusulkan PDI Perjuangan sebagai partai di mana Presiden Jokowi bernaung.
"Ada mens rea gak? Nah, ketika kita ngomongin mens rea, harus ada niat jahat dari dalam pikiran. Pertanyaannya, siapa yang punya niat jahat ini? Ini harus kita usut tuntas, siapa yang melakukan niatan jahat pertama kali," pungkas Praswad.
