Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net

Politik

PDIP Kritik Food Estate Supaya Proyek Itu Tidak Terbengkalai

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023 | 15:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kritik PDI Perjuangan pada proyek food estate semata untuk kebaikan. Yakni, supaya proyek tersebut tidak mangkrak dan berujung terbengkalai.

"Kita menyampaikan kritik soal food estate dengan niat agar proyek itu tidak dibiarkan terbengkalai," kata anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/9).

Dikatakan Deddy, PDIP memahami bahwa ada tantangan besar di Indonesia. Terutama soal kedaulatan dan penyediaan pangan. Akibat dari sentimen negatif situasi politik, dan ekonomi global.


"Kita memahami bahwa tantangan kedaulatan dan penyediaan pangan kita ke depan semakin krusial, baik akibat perubahan iklim, situasi politik dan ekonomi global maupun oleh kesadaran internal kita yang masih rendah," katanya.

PDIP, kata Deddy lagi, menginginkan agar pemerintah mampu membuat terobosan pengembangan tanaman dan lumbung pangan agar Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan di tengah situasi global yang tak menentu.

"Sebenarnya kami lebih mendorong upaya-upaya diversifikasi pangan, pengembangan tanaman pangan berbasis geografi dan keunikan wilayah serta mendorong inisiatif lumbung pangan berbasis daerah dan desa,"ujarnya.

Deddy menambahkan sejak era orde baru, hingga saat ini, sulit untuk merealisasikan food estate. Oleh sebab itu, PDIP menyarankan agar ada alternatif di luar proyek food estate itu sendiri.

"Pengalaman menunjukkan bahwa mega proyek food estate sulit berhasil sejak zaman Soeharto hingga hari ini. Bahkan di banyak lokasi melahirkan kerusakan lingkungan, tidak berlanjut menimbulkan masalah-masalah baru," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya