Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net

Politik

PDIP Kritik Food Estate Supaya Proyek Itu Tidak Terbengkalai

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023 | 15:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kritik PDI Perjuangan pada proyek food estate semata untuk kebaikan. Yakni, supaya proyek tersebut tidak mangkrak dan berujung terbengkalai.

"Kita menyampaikan kritik soal food estate dengan niat agar proyek itu tidak dibiarkan terbengkalai," kata anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/9).

Dikatakan Deddy, PDIP memahami bahwa ada tantangan besar di Indonesia. Terutama soal kedaulatan dan penyediaan pangan. Akibat dari sentimen negatif situasi politik, dan ekonomi global.


"Kita memahami bahwa tantangan kedaulatan dan penyediaan pangan kita ke depan semakin krusial, baik akibat perubahan iklim, situasi politik dan ekonomi global maupun oleh kesadaran internal kita yang masih rendah," katanya.

PDIP, kata Deddy lagi, menginginkan agar pemerintah mampu membuat terobosan pengembangan tanaman dan lumbung pangan agar Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan di tengah situasi global yang tak menentu.

"Sebenarnya kami lebih mendorong upaya-upaya diversifikasi pangan, pengembangan tanaman pangan berbasis geografi dan keunikan wilayah serta mendorong inisiatif lumbung pangan berbasis daerah dan desa,"ujarnya.

Deddy menambahkan sejak era orde baru, hingga saat ini, sulit untuk merealisasikan food estate. Oleh sebab itu, PDIP menyarankan agar ada alternatif di luar proyek food estate itu sendiri.

"Pengalaman menunjukkan bahwa mega proyek food estate sulit berhasil sejak zaman Soeharto hingga hari ini. Bahkan di banyak lokasi melahirkan kerusakan lingkungan, tidak berlanjut menimbulkan masalah-masalah baru," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya