Berita

Menteri BUMN Erick Thohir/Ist

Ekbis

Gerogoti Keuangan Perusahaan Induk, Erick Thohir akan Tutup 133 Anak Cucu BUMN

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023 | 02:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sejumlah anak cucu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah menggerogoti keuangan perusahaan induk akan ditutup oleh Kementerian BUMN.  Hal itu ditegaskan oleh Menteri BUMN Erick Thohir saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Kamis (31/8).

"BUMN yang punya anak cucu tapi menggerogoti filosofi kebersamaan kita bahwa BUMN bukan menara gading, tapi BUMN ekosistem membangun kebersamaan di tengah ekonomi kita yang terbuka bersama swasta, UMKM atau investasi," jelas Erick.

Ketum PSSI itu pun tak segan-segan akan menindak penyalahgunaan wewenang perusahaan BUMN yang mendirikan anak usaha bahkan cucu tanpa izin kementerian. Di sisi lain keuangan induk tergerogoti oleh hadirnya anak cucu BUMN tersebut.


Erick menyebut sekitar ada 133 anak cucu BUMN yang akan ditutup. Hal itu akan segera dilakukan oleh jajarannya guna menyelamatkan keuangan perusahaan induknya.

Perusahaan pelat merah yang masih dalam penyehatan perusahaan, lanjut Erick, perlu dilakukan restrukturisasi. Dia menyatakan restrukturisasi ini berbeda dengan penutupan atau pembubaran perusahaan BUMN.

Erick menyatakan kesuksesan restrukturisasi dialami oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang menanggung utang puluhan triliun. Namun, hasil restrukturisasi tersebut dinilai sudah bisa memberikan dampak positif.

Dia menambahkan, sama halnya dengan PT Garuda Indonesia yang berkat restrukturisai, saat ini memiliki laba mencapai Rp3 triliun sebelum pajak.

"Kalau kita lihat restrukturisasi Garuda yang waktu itu polemiknya sangat berat, tidak hanya ada kasus korupsi, tetapi juga bagaimana pada saat Covid-19," tandas dia.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya