Walikota Bima, Muhammad Lutfi/Net
Walikota Bima, Muhammad Lutfi dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan.
Upaya pencegahan berkaitan dugaan penetapan tersangka Lutfi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Kami ingin sampaikan betul dilakukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri," kata Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (31/8).
Ali menjelaskan, pihaknya sudah bersurat kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kemenkumham dan meminta agar melakukan pencegahan seorang untuk tidak bepergian ke luar negeri sejak Agustus 2023 ini hingga enam bulan ke depan.
"Itu pun dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini," pungkas Ali.
Dalam perkara baru ini, KPK sudah melakukan upaya paksa penggeledahan. Pada Selasa (29/8) dan Rabu (30/8), KPK sudah menggeledah kediaman Walikota Bima M Lutfi, kantor Dinas PUPR Pemkot Bima, kantor BPBD Pemkot Bima, rumah ASN di Kota Bima, serta ruang kerja Walikota Bima, ruang kerja Sekretariat Daerah, dan unit PBJ di Kota Bima.
Dari penggeledahan ketujuh lokasi tersebut, tim penyidik mengamankan bukti berupa dokumen pengadaan, lembar catatan keuangan, dan juga bukti elektronik.
Penggeledahan pun berlanjut pada hari ini di beberapa lokasi, seperti rumah dan kantor pihak swasta.
Dalam perkara baru ini, KPK belum resmi mengumumkan identitas tersangka dan uraian perbuatannya. Hal itu akan diungkapkan ke publik ketika dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.
Berdasarkan sumber
Kantor Berita Politik RMOL, pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dicegah agar tidak bepergian ke luar negeri dalam perkara ini diduga adalah Walikota Bima, Muhammad Lutfi.
