Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir (tengah) saat hadir dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (31/8)/Repro
Kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikritik tajam oleh Komisi VI DPR RI.
Dalam rapat kerja (Raker) bersama Menteri BUMN membahas RKA K/L tahun anggaran 2024 dan Laporan Pelaksanaan APBN 2023 hari ini, kementerian di bawah komando Erick Thohir banjir kritikan, mulai dari buruknya koordinasi internal, hingga amburadulnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan LRT Jabodetabek.
Di awal rapat, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP, Achmad Baidowi langsung melontarkan kritikannya kepada Menteri BUMN, Erick Thohir dan jajaran yang hadir.
Salah satunya soal proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Dalam proyek ini, Baidowi secara khusus menyoroti buruknya koordinasi di internal Kementerian BUMN.
Hal ini berkaitan dengan pernyataan Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo yang sempat mengkritik habis proyek KCJB lantaran tidak ada akses jalan ke stasiun.
"Pak Tiko konteksnya Wakil Menteri atau pengamat? Seolah-olah (pernyataannya) tidak mewakili pemerintah. Terkait kereta cepat, ada bahasa yang sampai agak kasar. Saya heran, sesama pemerintah (saling menyalahkan). Seharusnya kan (perdebatan) tidak perlu muncul ke publik," kata Baidowi, Kamis (31/8).
Tak hanya soal KCJB, kritikan tajam juga dilontarkan terkait infrastruktur jalur LRT, yakni tikungan LRT Jabodetabek yang menghubungkan Gatot Subroto dan Kuningan.
"Ada juga rute jalur LRT terlalu belok, padahal itu sudah direncanakan sejak lama. Ini kan menunjukkan ada komunikasi tersendat di internal pemerintah, sehingga ada bantahan dari Kemenhub. Ini kan tidak bagus," sambungnya.
Masih soal LRT, Ketua DPP PPP ini sampai menguliti kendala teknis pengoperasian proyek yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus 2023 lalu.
"Baru di-
launching dua hari oleh presiden sudah ngadat. Kami dapat komplain dari teman-teman di Bekasi, keretanya mati dan semacamnya. Kok bisa?" kritik Baidowi.
Melihat amburadulnya komunikasi pemerintah hingga kendala proyek tersebut, DPR RI sempat berpikir untuk tidak buru-buru menjajal transportasi baru garapan Presiden Joko Widodo ini.
"Sempat ada guyonan, kita diajak, rencananya ada peresmian kereta cepat ada sebagian teman-teman DPR yang
wait and see, jangan2 ketika diresmikan ngadat (lagi)," tutup Baidowi dalam rapat yang dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajaran.
