Berita

Pakar tata hukum tata negara, Bivitri Susanti/Repro

Politik

Bivitri Susanti: Aturan KPU Memperparah Keran Pencalegan Mantan Koruptor

RABU, 30 AGUSTUS 2023 | 19:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Peluang mantan narapidana (Napi) kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di 2024 makin terbuka lebar berkat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Pakar tata hukum tata negara, Bivitri Susanti menjelaskan, nama-nama bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) yang masuk daftar calon sementara (DCS) belakangan terungkap banyak berlatar belakang mantan Napi korupsi.

Hal itu disebabkan karena ada aturan teknis KPU yang secara tidak langsung memfasilitasi mereka ikut kontestasi tanpa disoroti publik.

"Mereka (mantan napi korupsi) bisa mencalonkan diri lagi. Dan itu diperparah Peraturan KPU yang membuka peluang lebih besar bagi mereka mencalonkan diri lagi sebagai Caleg," ujar Bivitri dalam acara diskusi yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW) secara daring, Rabu (30/8).

Hasil pencermatan ICW, ditemukan 15 mantan napi korupsi terdaftar DCS untuk Pileg DPR RI dan DPD RI, serta 24 orang terdaftar di DCS Pileg DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera itu menilai, temuan ICW itu mencerminkan penurunan kualitas demokrasi Indonesia.

"Kita bukan berbicara angka 15 dan 24 (orang napi nyaleg), tapi kualitas demokrasi dipengaruhi kuantitas orang-orang yang rekam jejaknya sudah buruk," katanya.

Pada intinya, sosok yang kerap disapa Bibit ini menyimpulkan, kebijakan KPU tak melindungi hak keterbukaan informasi warga negara. Sebab profil latar belakang Bacaleg tidak dibuka ke publik saat pengumuman DCS.

"KPU bilang, karena tidak diperintahkan undang-undang, maka tidak diberikan catatan koruptor dan yang bukan. Dalam konteks demokrasi berkualitas, kita mestinya punya cara pandang, bahwa masyarakat luas perlu dilindungi ketika melaksanakan hak pilihnya," tutupnya.

Populer

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

Protes Aturan Hijab, Mahasiswi Iran Nekat Bugil di Depan Kampus

Minggu, 03 November 2024 | 16:18

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

Haikal Hasan Diminta Cek Joget Sadbor: Halal Nggak?

Minggu, 03 November 2024 | 10:41

Tak Terima Dikabarkan Meninggal, Joncik Laporkan Akun Facebook "Lintang Empat Lawang" ke Polisi

Kamis, 07 November 2024 | 06:07

Musa Rajekshah Dorong Pemetaan Potensi dan Keunggulan Desa

Kamis, 07 November 2024 | 21:43

UPDATE

305 Pejabat DKI Dilantik

Rabu, 13 November 2024 | 02:13

Kevin Diks Main di Laga Timnas Lawan Jepang

Rabu, 13 November 2024 | 02:02

Ribuan Anak Terpapar Judi Online, Transaksi Tembus Rp2 Miliar

Rabu, 13 November 2024 | 01:57

Kapolsek dan Kanit Reskrim Dicopot Buntut Kasus Guru Supriyani, Warganet: Nah Gitu Dong!

Rabu, 13 November 2024 | 01:33

Nusron Garap 1 Juta Hektare Sawah di Papua untuk Swasembada Pangan

Rabu, 13 November 2024 | 01:03

Berkinerja Buruk, Kadis Parekraf Layak Diganti

Rabu, 13 November 2024 | 00:20

Jangan Pilih Calon Mulyono

Rabu, 13 November 2024 | 00:07

Pernyataan Bersama RI dan RRC Tidak Membahayakan Kedaulatan Indonesia

Rabu, 13 November 2024 | 00:00

Kapolri Mutasi 55 Pati dan Pamen, Ada 3 Kapolda Baru

Selasa, 12 November 2024 | 23:52

Walkot Jakbar Dikasih Waktu 1 Bulan Selesaikan Kisruh Rumah Ibadah

Selasa, 12 November 2024 | 23:23

Selengkapnya