Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

China Larang Impor Seafood, Jepang Ancam Seret ke WTO

SELASA, 29 AGUSTUS 2023 | 14:21 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jepang mengancam akan menyeret China ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk mendesak Beijing mencabut larangan impor makanan laut setelah pembuangan air terkontaminasi radioaktif dari PLTN Fukushima ke laut.

Rencana itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi kepada wartawan pada Selasa (29/8), seperti dimuat Reuters.

"Jepang akan mengambil tindakan yang diperlukan (terhadap China terkait larangan impor produk laut) berdasarkan berbagai cara termasuk kerangka WTO," ujar Hayashi.


Menteri Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi mengatakan, mengajukan pengaduan ke WTO menjadi pilihan jika protes ke China melalui jalur diplomatik tidak efektif.

Komentar tersebut muncul ketika bisnis dan fasilitas umum di Jepang terus menerima panggilan pelecehan dari nomor telepon dengan kode negara China +86, dengan banyak penelepon yang melaporkan keluhan tentang pelepasan air di Fukushima.

Badan Kebijakan Nasional Jepang mencatat telah menerima 225 laporan panggilan pelecehan hingga saat ini. Pemerintah mengatakan pihaknya sedang mencari bantuan dari perusahaan telekomunikasi untuk memblokir panggilan tersebut.

“Sangat disesalkan dan mengkhawatirkan mengenai banyaknya panggilan pelecehan yang kemungkinan besar datang dari China” kata Menteri Perdagangan Yasutoshi Nishimura dalam konferensi pers.

Dia mengatakan bahwa menurut masyarakat Fukushima, beberapa panggilan bahkan ke rumah sakit.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya