Tekan Polusi dan Kemacetan, Jokowi Minta Warga Beralih ke Transportasi Massal

Setiap hari, tak kurang dari 996 ribu kendaraan masuk ke wilayah Jakarta. Hal ini dianggap sebagai salah satu pemicu polusi udara dan kemacetan di ibukota.

Karena itulah Presiden Joko Widodo berharap masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) dapat memanfaatkan transportasi massal Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek yang baru saja diresmikan.

“Kita selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia. Setiap hari masuk 996 ribu kendaraan ke Jakarta. Oleh sebab itu, macet juga polusi selalu ada di Jakarta,” kata Presiden Jokowi di Stasiun LRT Cawang, Senin (28/8).

Untuk menekan kemacetan dan polusi tersebut, lanjut Jokowi, pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan transportasi massal yang ramah lingkungan. Seperti moda raya terpadu (MRT), kereta rel listrik (KRL), bus raya terpadu (BRT), hingga LRT.

“Kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, Kereta Bandara? Agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal,” imbuhnya.

Namun, Jokowi mengakui pemanfaatan transportasi massal seperti MRT di Jakarta masih belum optimal. Ia pun berharap masyarakat dapat beralih ke transportasi massal.

“Sebagai contoh MRT, meskipun setiap hari saya lihat penuh, tetapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari 180 ribu penumpang dan hari ini masih 80 ribu, masih ada kapasitas yang belum penuh terisi,” tandasnya.

Hadir dalam peresmian LRT Jabodebek sejumlah pimpinan lembaga negara, antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, dan Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai.

Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.