Penjabat Perdana Menteri Pakistan, Anwaar ul Haq Kakar/Net
Di tengah meningkatnya kemarahan publik terkait tagihan listrik yang melonjak tajam, Penjabat Perdana Menteri Pakistan Anwaar ul Haq Kakar mengadakan pertemuan darurat pada Minggu (27/8).
Pertemuan tersebut diadakan di Kantor Perdana Menteri Sementara (PMO) dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi serta menteri terkait untuk mengevaluasi situasi dan merancang rencana darurat guna meredakan kekhawatiran masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Kakar mengeluarkan instruksi khusus untuk merancang "langkah-langkah nyata" dalam waktu 48 jam mendatang untuk mengurangi tagihan listrik.
Mengutip
India Today, Senin (28/8), kenaikan drastis tagihan listrik tersebut dipicu oleh pemerintah Pakistan yang baru-baru ini menaikkan biaya listrik, sesuai dengan komitmennya dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang setuju untuk menyediakan 3 miliar dolar (Rp 45 triliun) menjelang akhir Juni.
Namun, kenaikan tersebut telah menyebabkan banyaknya aksi unjuk rasa di berbagai kota di Pakistan, termasuk Multan, Lahore, dan Karachi, karena kenaikan dianggap semakin memberatkan kondisi ekonomi masyarakat.
Menanggapi kenaikan itu, dalam pertemuan darurat Kakar menyoroti pentingnya menjaga stabilitas keuangan negara sambil mengurangi beban finansial yang diberikan kepada konsumen.
“Kami tidak akan terburu-buru melakukan tindakan yang merugikan negara. Kami akan mengambil tindakan yang tidak semakin membebani keuangan negara dan memudahkan konsumen,” kata Kakar dalam pertemuan tersebut.
Langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mengurangi konsumsi listrik, termasuk mencabut fasilitas listrik gratis kepada para pejabat pemerintah, dan melarang pemakaian listrik berlebihan.
“Tidak mungkin ketika masyarakat menghadapi kesulitan, pejabat tinggi dan perdana menteri terus mengonsumsi listrik gratis yang dibayar dengan pajak yang dibayarkan masyarakat,” tambahnya.
Pertemuan berikutnya direncanakan pada Senin, di mana Kakar akan berdiskusi dengan para menteri provinsi untuk membahas tagihan yang tinggi dan upaya konservasi energi lebih lanjut.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengatasi pencurian listrik dan melakukan reformasi di sektor ketenagalistrikan melalui rencana jangka pendek, menengah, dan panjang.
Dalam sebuah pernyataan di platform X, PM tersebut juga menekankan bahwa pemerintah sementara akan memberikan bantuan sebanyak mungkin kepada masyarakat sambil menjalankan tugasnya.
