Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Bukan Hanya Budiman, Presiden Jokowi Juga Layak Dipecat PDIP

SENIN, 28 AGUSTUS 2023 | 08:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PDI Perjuangan harus bertindak adil pada semua kader. Jika memang membangkang perintah partai jadi alasan Budiman Sudjatmiko dipecat, maka hal serupa perlu diterapkan kepada Presiden Joko Widodo yang memberikan panggung dan ruang untuk Prabowo Subianto.

Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/8).

Menurutnya, pembangkangan yang dilakukan kader-kader PDIP tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, tampak seperti ada fenomena ketidakpuasan kader terhadap apa yang menjadi harapan dan keinginannya.


“Sehingga mereka terpaksa harus melakukan perlawanan terhadap kebijakan partai yang tidak sesuai dengan aspirasinya," ujar Saiful Anam.

Ada kebuntuan dan ketersumbatan aspirasi, sehingga banyak dari kader-kader yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan partai. Hal itu tidak hanya tampak pada diri Budiman Sudjatmiko, tapi juga Presiden Jokowi.

“Dia (Jokowi) masih memberikan ruang kepada Prabowo, bahkan seakan memberikan panggung dan ruang kepadanya untuk menggunakan atribut serta nama Jokowi dalam berbagai kesempatan," kata Saiful.

Untuk itu, jika ingin dinilai secara objektif, maka PDIP harusnya memberikan sanksi tegas kepada Jokowi karena masih memberikan ruang kepada Prabowo untuk membawa-bawa namanya sebagai presiden yang sekaligus kader PDIP.

“Jadu tidak hanya Budiman, saya kira jika PDIP objektif melakukan pemecatan, Jokowi pun saya kira sangat layak dipecat dari kader partai," pungkas Saiful.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya