Berita

Radiasi mencemari tangki air dan reaktor yang rusak di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi/Net

Global

Pyongyang: Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima adalah Kejahatan Kemanusiaan

JUMAT, 25 AGUSTUS 2023 | 06:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Korea Utara ikut mengecam keputusan Jepang membuang air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke Samudera Pasifik.

Menuding Jepang melakukan kejahatan kemanusiaan, Pyongyang dalam pernyataan yang dirilis kantor berita KCNA, Kamis (24/8), meminta Tokyo untuk segera menghentikan aksinya.

"Tindakan Jepang tersebut sangat mengancam kehidupan, keselamatan, dan masa depan umat manusia,” kata Kementerian Luar Negeri Korea Utara, menuntut agar Jepang bertanggung jawab, seperti dimuat RT.


Pernyataan tersebut muncul setelah Jepang mengumumkan pada Kamis bahwa mereka telah memulai pelepasan air radioaktif yang telah diolah dari lokasi bencana nuklir Fukushima Daiichi tahun 2011 ke Samudera Pasifik.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebelumnya mengumumkan bahwa rencana tersebut mencakup pembuangan sekitar 1,3 juta metrik ton air limbah.

Tokyo telah menekankan bahwa langkah tersebut telah disetujui oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Pengawas nuklir PBB yang menyetujui rencana Jepang bulan lalu menyatakan bahwa pengujian independen di lokasi telah menunjukkan bahwa konsentrasi tritium di dalam air jauh di bawah batas operasional, dan bahwa dampak tindakan tidak membahayakan manusia dan lingkungan.

Operator pembangkit listrik tenaga listrik Fukushima Tokyo Electric Power (TEPCO) juga menerbitkan hasil tes pada Kamis yang mengklaim bahwa air tersebut mengandung hingga 63 becquerel (satu unit radioaktivitas) tritium per liter – jauh di bawah batas air minum WHO yaitu 10.000 becquerel per liter.

Namun demikian, beberapa negara tetangga Jepang belum yakin akan keamanan pembuangan air limbah tersebut.

China misalnya, menanggapi tindakan tersebut dengan mengeluarkan larangan menyeluruh terhadap semua produk makanan laut Jepang, dan Beijing bersikeras bahwa Tokyo belum membuktikan bahwa air yang dibuang aman.

Awal pekan ini, Kementerian Luar Negeri China mengeluarkan pernyataan yang menyebut rencana tersebut sangat egois dan tidak bertanggung jawab.

Selain China, Korea Selatan, yang sudah menerapkan pembatasan impor, mengatakan tidak akan mencabut pembatasan tersebut meskipun menjamin keamanan rencana Jepang.

Aktivis Greenpeace juga menuduh Tokyo sengaja melakukan pencemaran terhadap Samudera Pasifik, dan bersikeras bahwa menyimpan air adalah tindakan yang lebih baik.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya