Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan/Ist
Kombes Yulius Bambang Karyanto resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai buntut kasus penyalahgunaan dan konsumsi narkoba.
Keputusan itu berdasar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC Lt. 1 Mabes Polri, Senin (21/8).
"Keputusan pada sidang KKEP, yaitu sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, dalam keterangannya, Selasa (22/8).
Dalam sidang itu, Yulius terbukti melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 8 huruf c angka 1 dan Pasal 13 huruf e Perpol 7/2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Dalam Sidang KKEP, bertindak sebagai Ketua Komisi, Wairwasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing, dan Wakil Ketua Komisi, Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto.
"Saat ini masih menjalani proses sidang pidana dan telah ditahan. Berdasarkan komitmen Kapolri bahwa tidak main-main dengan oknum Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkotika," tutur Ramadhan.
Kombes Yulius ditangkap di sebuah Hotel di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (6/1).
Saat ditangkap Yulius tengah bersama seorang wanita berinisial R. Dalam penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa dua paket sabu masing-masing seberat 0,5 dan 0,6 gram.
Saat didalami dan menjalani tes urine, Kombes Yulius dipastikan positif narkotika jenis Methamphetamine dan Amphetamine.
