Berita

Anggota DPR RI fraksi PPP, Arsul Sani (kanan), kini bertugas di Komisi II/RMOL

Politik

Kawal Revisi UU IKN, Arsul Sani Digeser ke Komisi II DPR

SENIN, 21 AGUSTUS 2023 | 16:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perubahan tugas dilakukan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI. Arsul Sani yang sebelumnya bertugas di Komisi III kini digeser ke Komisi II.

Rotasi ini dilakukan karena Arsul ditugaskan untuk mengawal Revisi Undang-undang (UU) Ibukota Negara (IKN) hingga finalisasi perubahan UU ASN, juga hal-hal yang terkait dengan kepemiluan.

“Iya (digeser ke Komisi II)," kata Arsul kepada wartawan, Senin (21/8).


“Pimpinan Fraksi PPP memandang saya perlu untuk memperkuat suara dan sudut-sudut pandang PPP di Komisi II, makanya saya ditugaskan di Komisi II untuk masa-masa sidang ke depan ini,” imbuhnya menegaskan.

Wakil Ketua Umum PPP itu menilai, rotasi merupakan hal wajar. Terlebih, jumlah anggota DPR RI dari Fraksi PPP hanya 19 orang.

Arsul mengaku sebenarnya fraksi PPP sering merotasi keanggotaan di komisi-komisi ketika ada agenda tertentu di komisi yang bersangkutan yang dipandang sebagai hal penting dan strategis.

Terlebih, lanjut Arsul, kerja-kerja legislasi di Komisi III DPR RI kebanyakan sudah rampung.

“Apalagi di Komisi III kan sejumlah RUU penting telah selesai, yakni UU KUHP, penggantian UU Pemasyarakatan, dan revisi UU Kejaksaan," tandas Arsul.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya