Berita

Kanselir Jerman, Olaf Scholz/Net

Dunia

Hampir Dua Pertiga Warga Jerman Ingin Pemerintahan Kanselir Scholz Bubar

MINGGU, 20 AGUSTUS 2023 | 10:47 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebuah jajak pendapat yang dikeluarkan INSA menunjukkan, hampir dua pertiga warga Jerman menginginkan agar kepemimpinan Kanselir Olaf Scholz berakhir dan pemerintahan baru kembali dibentuk.

INSA pada Minggu (20/8), menyebut 70 persen dari responden yang disurvei mengaku tidak puas dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Kanselir Scholz.

Sementara itu, 64 persen dari responden menilai bahwa Jerman akan lebih baik dengan adanya pergantian pemerintah baru.


Menurut laporan INSA, kecenderungan warga Jerman dalam hasil survei tersebut disebabkan oleh adanya perselisihan di dalam koalisi Kanselir Scholz yang terdiri dari partai Partai Sosial Demokrat (SPD), Partai Hijau dan Partai Demokrat Bebas (FDP).

"Ketegangan dalam pemerintahan tiga partai telah meningkat selama berbulan-bulan karena isu-isu seperti krisis iklim, kebijakan energi dan migrasi," ungkap INSA, seperti dimuat TRT World.

Perselisihan kembali terjadi awal pekan ini ketika Menteri Keluarga dari Partai Hijau, Lisa Paus mencegah Menteri Keuangan dan pemimpin FDP, Christian Lindner untuk dapat memperkenalkan keringanan pajak bagi perusahaan sebagai bagian dari keputusan Kabinet.

Padahal, Lindner ingin menghidupkan kembali ekonomi Jerman yang stagnan dengan memperkenalkan paket bantuan bernilai miliaran dolar.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya