Darurat Polusi Jakarta, DPR Desak Pemerintah Tegur Pabrik dan PLTU

Pemerintah didesak menegur para pemilik pabrik serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atas polusi udara yang semakin parah di Jakarta dan sekitarnya.

"Pemilik pabrik dan PLTU yang mengepung Jakarta harus ditegur dan dipanggil karena menjadi salah satu penyebab buruknya polusi di kawasan Jakarta dan sekitarnya," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/8).

Menurut Ketua DPP PKS itu, pemerintah harus berani meminta pemilik pabrik dan PLTU untuk memberikan insentif kepada masyarakat yang rentan terdampak polusi belakangan ini.

"Insentif ini dapat disalurkan dalam berbagai bentuk. Misalnya, penyediaan fasilitas kesehatan gratis untuk masyarakat yang setiap hari menghirup udara kotor," tegasnya.

Kompensasi lain, kata Netty, dapat dimintakan dalam bentuk pembiayaan rekayasa cuaca hujan buatan pada saat volume cemaran udara tinggi.

Selain itu, untuk mengurangi tingkat polusi, pemerintah harus mengampanyekan penggunaan transportasi umum kepada masyarakat, alih-alih menggunakan kendaraan pribadi.

"Seperti kita ketahui, selain asap pabrik dan PLTU, kendaraan bermotor menjadi faktor penyebab tertinggi polusi di Jakarta dan sekitarnya," ujar Netty.

Kampanye penggunaan transportasi umum, diyakini akan berhasil hanya jika pemerintah terus memperbaiki fasilitas dan menambah jumlah ketersediaan transportasi umum yang layak dan nyaman.

"Penambahan dan perbaikan armada transportasi umum dapat dilakukan dengan akumulasi denda yang dimintakan pada pabrik dan PLTU yang memproduksi polusi udara," paparnya.

Lebih jauh, Netty juga mendorong pemerintah dapat memperluas kebijakan WFH di Jakarta dan sekitarnya.

"Kebijakan WFH untuk menyambut KTT Asean ke-43 harus diperluas tidak hanya untuk ASN tapi juga karyawan swasta agar terjadi pengurangan mobilitas dengan kendaraan," pungkasnya.