Gerindra Sepakat Pembahasan Soal Amandemen UUD 1945 Dilakukan Usai Pemilu

Wacana pembahasan amandemen UUD 1945 yang sempat direkomendasikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk dilakukan setelah Pemilu 2024 mendapat berbagai respons dari sejumlah kalangan masyarakat.

Di antaranya oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, yang menilai pembahasan berbagai hal terkait amandemen UUD 1945 memang lebih baik dilaksanakan setelah Pemilu 2024.

"Soal perlu tidaknya amandemen kembali UUD 1945 baiknya baru kita diskusikan setelah selesainya tahapan Pemilu 2024," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (18/8).

Untuk saat ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengatakan, diskusi pembahasan amandemen UUD 1945 dicukupkan saja. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya manuver politik dari kelompok tertentu di tengah tahun politik yang mulai memanas.

"Hal tersebut penting kita tegaskan agar jangan ada kecurigaan bahwa usulan tersebut digulirkan sebagai manuver politik kepentingan sejumlah pihak saja," ujarnya.

Menurutnya, diskusi yang berkaitan perlu atau tidaknya membahas amandemen UUD 1945 dilakukan usai Pemilu 2024, diharapkan bisa menutup kecurigaan masyarakat kepada pemerintah dan parlemen.

"Artinya sudah ada pemerintahan yang baru dan juga DPR periode baru, sehingga tidak ada ruang kecurigaan akan adanya manuver politik perebutan kekuasaan semata," terangnya.

Selain itu, kata Habiburokhman, pemerintah dan parlemen harus menjaga situasi kondusif pada Pemilu 2024, dan menutup celah adanya polemik yang memicu ketegangan politik lewat isu amandemen UUD 1945.

"Kita juga harus berkomitmen agar seluruh tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar tanpa diinterupsi silang sengketa soal amandemen tersebut," tutupnya.