Seleksi 514 Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota Molor, Pertegas Ada Intervensi Penyelenggara Pemilu

Penundaan hasil seleksi pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota dari jadwal yang telah ditetapkan memicu keraguan publik terhadap kredibilitas lembaga tersebut.

Khususnya, keraguan kepada tim seleksi (Timsel) Bawaslu Sumatera Selatan yang terlihat pasif dan kurang kritis dalam menghadapi pengaruh dari Bawaslu pusat.

Menurut pengamat politik, Bagindo Togar, penundaan pengumuman hasil seleksi dan pelantikan calon terpilih yang terjadi sesuai dengan jadwal mengindikasikan adanya intervensi dari elite partai politik untuk mencapai tujuan tertentu.

"Penundaan pengumuman ini semakin menguatkan dugaan adanya intervensi dari elite partai tertentu. Tentunya mereka memiliki tujuan dan misi yang ingin dicapai. Kita bisa memprediksi hal ini sebelumnya dari calon-calon yang diajukan," kata Bagindo saat dihubungi Kantor Berita RMOLSumsel, Kamis (17/8).

Lebih lanjut, Bagindo menjelaskan, sejak awal dirinya meragukan independensi Timsel Bawaslu Sumsel yang terlihat jelas memihak terhadap ormas dan organisasi kemahasiswaan tertentu.

"Jika kita ingin melahirkan anggota Bawaslu yang benar-benar, berintegritas, independent, dan kapabel maka pengawasan ekstra ketat harus dilakukan. Saya sudah menekankan hal ini sejak awal. Sekarang, dengan penundaan pengumuman, semakin jelas bahwa ada indikasi tarik menarik kepentingan di balik semua ini," paparnya.

Bagindo menambahkan, pengumuman hasil seleksi dan pelantikan calon anggota Bawaslu di kabupaten/kota seharusnya telah dilakukan pada 15 Agustus 2023. Namun, ternyata mengalami penundaan yang mengakibatkan kekosongan jabatan pimpinan Bawaslu di 514 kabupaten/kota.

"Keadaan ini tentu harus menjadi perhatian bersama. Semua pihak diharapkan memberi perhatian serius atas tahapan kegiatan politik terkini," tegasnya.