Berita

Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia/RMOL

Politik

Soal “Pak Lurah”, Waketum Golkar: Pak Jokowi Humor Saja

KAMIS, 17 AGUSTUS 2023 | 00:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung soal “Pak Lurah” dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI 2023 dianggap hanya sekadar humor.

“Saya kira itu kan humor saja, istilah-istilah yang mengemuka di masyarakat. Istilah-istilah ya, senda guraunya masyarakat, itu biasa terjadi di masyarakat,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/6).

Namun di sisi lain, Doli menilai bahwa Presiden Jokowi juga ingin menegaskan bahwa dirinya tidak mengintervensi partai politik dalam perhelatan Pilpres 2024.


“Pak Jokowi menegaskan untuk urusan Pilpres itu lebih kepada kewenangan partai politik dan koalisi partai politik,” imbuh Ketua Komisi II DPR RI ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara ketika dituding sebagai penentu pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024. Terlebih, tudingan tersebut menggunakan kode "belum ada arahan Pak Lurah".

"Setiap ditanya soal siapa capres cawapres-nya. Jawabannya, 'Belum ada arahan Pak Lurah..' Saya sempat mikir. Siapa 'Pak Lurah' ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata saya," kata Jokowi mengawali pidato di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

"Ya saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode," imbuh Jokowi.

Menurut Jokowi, dirinya tak memiliki wewenang untuk menentukan pasangan capres-cawapres. Sebab, lanjut Kepala Negara, dirinya bukanlah ketua umum partai yang menentukan capres dan cawapres.

"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah," tegas Jokowi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya