Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

PBB Keluarkan Peringatan Darurat Kemanusiaan Atas Situasi di Sudan

RABU, 16 AGUSTUS 2023 | 20:30 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sudan berada dalam keadaan darurat kemanusiaan yang meresahkan, dengan lebih dari satu juta individu tercatat telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, dan warga di dalam negeri terjebak dalam kondisi krisis makanan dan perawatan medis.

Peringatan itu dikeluarkan oleh PBB pada Selasa (15/8), dengan mengatakan bahwa konflik antara militer dan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) telah berada di titik yang mengkhawatirkan bagi Khartoum.

"Para petani hampir kehabisan waktu dan kehilangan peluang untuk kembali bercocok tanam, yang akan semakin memperburuk krisis kelaparan bagi mereka dan juga tetangga mereka. Pasokan medis semakin sulit didapatkan. Situasi ini hampir di luar kendali," kata badan-badan PBB dalam pernyataan bersama, seperti dimuat India Today, Rabu (16/8).


Menurut data terbaru yang dirilis Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), perang yang meletus sejak 15 April lalu telah menyebabkan 1.017.449 orang melarikan diri dari Sudan ke negara-negara tetangga, sementara mereka yang mengungsi di dalam negeri diperkirakan mencapai 3.433.025 orang.

Ketegangan yang pecah karena terkait dengan transisi yang direncanakan ke pemerintahan sipil ini membuat warga di ibu kota dan sekitarnya terlibat dalam pertempuran dan serangan setiap harinya, yang terus memakan korban hingga ribuan orang dalam konflik tersebut.

Selain itu, menurut badan penduduk PBB, konflik tersebut juga telah memperlihatkan angka kekerasan dan serangan seksual yang meningkat sebanyak 50 persen yang dialami oleh penduduk Sudan.

Atas kesulitan tersebut, Wakil Ketua Dewan Kedaulatan, Malik Agar mengatakan bahwa penyelesaian konflik ini pada akhirnya harus ditemukan melalui meja perundingan.

"Pada akhirnya, perang ini akan berakhir di meja perundingan," kata Agar, yang berpotensi melunakkan tentara.

Agar menyatakan bahwa situasi ini menuntut pembentukan pemerintahan sementara guna menyediakan layanan dan merevitalisasi infrastruktur bagi masyarakat Sudan.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya