Bangub Sumsel Tidak Dirinci, tapi Disepakati Bersama DPRD

Kriteria penetapan alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus atau Bantuan Gubernur (Bangub) Sumsel berdasarkan pertimbangan prioritas dan kemampuan keuangan daerah disinyalir tidak dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Pergub 3/2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemkab/Kota/Desa.

Mengutip laporan Kantor Berita RMOLSumsel, Jumat (11/8), terdapat sejumlah masalah terkait hasil pemeriksaan dokumen pengelolaan belanja transfer bantuan keuangan.

Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Tidak Dirinci Menurut Rincian Objek Penerima Bantuan

Proses penganggaran pada suatu daerah telah diatur dalam Permendagri Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, yang diawali dengan penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk selanjutnya disetujui bersama dengan DPRD.

Berdasarkan KUA dan PPAS tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan selanjutnya dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD.

Pergub 26/2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2022, menunjukkan bahwa Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan pada BPKAD pada kelompok Belanja Transfer Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp1.834.661.642.586,00 dan disajikan secara global namun tidak disertai dengan rincian pihak penerima bantuan, kegiatan, maupun nominal bantuan.

Berdasarkan rekapitulasi realisasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun 2022, anggaran Bantuan Keuangan direalisasikan sebesar Rp1.477.153.097.911,64. Nilai tersebut terbagi atas dua jenis realisasi, yaitu bersifat direktif gubernur sebesar Rp736.764.814.313,85 atau 49,88 persen dari total realisasi dan bersifat aspiratif dari DPRD sebesar Rp740.388.283.597,79 atau 50,12 persen dari total realisasi.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Anggaran, nilai anggaran Bantuan Keuangan Khusus merupakan nilai kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS. Kesepakatan tersebut termasuk pembagian alokasi untuk masing-masing bantuan baik yang bersifat langsung dari gubernur maupun aspiratif DPRD.

Hasil pemeriksaan usulan kegiatan dari kabupaten/kota, diketahui bahwa usulan baru disampaikan pada bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun X-1, sehingga usulan tersebut tidak dapat menjadi pertimbangan menentukan besaran alokasi bantuan keuangan khusus kepada kabupaten/kota.

Alokasi Bantuan Keuangan Khusus yang Diterima Pemerintah Kabupaten/Kota Belum Memiliki Kriteria yang Jelas

Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus untuk kabupaten/kota seharusnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh masing-masing kepala daerah kepada gubernur. Usulan tersebut selanjutnya diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan usulan nama kegiatan.

Berdasarkan hasil verifikasi, selanjutnya ditetapkan SK Gubernur Provinsi Sumsel tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil analisis atas realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus selama tiga tahun adalah sebagai berikut: