Mantan Perdana Menteri Jepang sekaligus Wakil Presiden Partai Demokrat Liberal, Taro Aso, saat berbicara dalam Forum Ketagalan di Taipei, pada 8 Agustus 2023/Net
Pemerintah China mengecam pernyataan mantan Perdana Menteri Jepang Taro Aso yang menyerukan negara-negara besar untuk membela dan melindungi Taiwan.
Pernyatan tersebut semakin memicu ketegangan antara Beijing dan Taipei, karena dianggap lancang dan tidak masuk akal.
“Seorang politisi Jepang telah membuat pernyataan tidak bertanggung jawab yang berusaha meningkatkan ketegangan lintas-Selat, memicu antagonisme dan konfrontasi, dan secara terang-terangan mencampuri urusan dalam negeri China,” kata Kementerian Luar Negeri China, pada Rabu (9/8).
Dalam pernyataan itu, mantan PM Aso disebut telah melanggar prinsip satu-China dengan menginjak norma dasar yang mengatur hubungan internasional karena berusaha mendukung pemerintahan Taiwan yang sejauh ini tidak diakui China.
Mengutip
Asashi Simbun, Kamis (10/8), mantan PM sekaligus wakil presiden Partai Demokrat Liberal yang berkuasa itu mendesak Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara lain untuk melindungi Taiwan dari potensi serangan di wilayahnya.
“Ini adalah tekad untuk berperang,” katanya, yang berbicara di hadapan pejabat Taipei, mengenai penjagaan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Pernyataan tersebut telah memicu kemarahan dari pihak China, yang menyerukan Aso, dan juga seluruh pemerintah Tokyo, untuk berhati-hati dalam perkataannya dan belajar dari sejarah kolonial Jepang atas Taiwan di masa lalu.
"Apa yang membuat politisi Jepang ini memiliki kepercayaan diri untuk membuat pernyataan yang tidak beralasan di Taiwan?” sindir Kemlu China.
Saat ini, Kedutaan Besar China di Tokyo telah mengajukan protes itu secara langsung kepada pemerintah Jepang, sambil menegaskan bahwa kemerdekaan Taiwan tidak akan memiliki masa depan.
"Menjual Taiwan hanya akan merugikan orang-orang di Taiwan, dan setiap upaya untuk berkolusi dengan kekuatan eksternal dalam mencari kemerdekaan dan provokasi akan gagal," pungkas Kementerian tersebut.