Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Rusia Tetapkan Kacang Pinus Korea sebagai Sumber Daya Penting Nasional

RABU, 09 AGUSTUS 2023 | 12:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Rusia melalui keputusan Perdana Menteri Mikhail Mishustin telah memasukkan kacang pinus Korea ke dalam daftar nasional barang dan sumber daya penting yang strategis.

Dokumen yang sudah ditandatangani Mishustin tersebut diterbitkan di situs web resmi pemerintah Rusia untuk undang-undang.  

Dengan demikian, penyelundupan kacang pinus Korea, baik yang dikupas atau tidak, akan dianggap sebagai tindak pidana dan akan dihukum hingga 12 tahun penjara.  


Menurut laporan RT, Selasa (8/8), inisiatif untuk menambahkan bahan makanan ke dalam daftar sumber daya bernilai strategis pada awalnya diusulkan oleh Oleg Kozhemyako, gubernur wilayah Primorsky Krai Rusia timur jauh, yang berbatasan dengan China dan Korea Utara.  

Dalam sebuah dokumen yang ditujukan kepada Presiden Vladimir Putin, Kozhemyako berpendapat bahwa peran kacang pinus tidak terbatas pada sumber daya yang berharga bagi perekonomian, tetapi juga merupakan basis makanan penting bagi hewan di wilayah tersebut.

Gubernur mencatat bahwa di puncak rantai makanan lokal terdapat spesies harimau Amur yang terancam punah.  

Menurut Kozhemyako, volume kacang pinus yang dipanen di wilayah tersebut secara konsisten mendekati batas hutan arasnya. Dia menunjukkan bahwa karena kesenjangan dalam undang-undang saat ini, hutan menjadi sasaran pemanenan industri yang hampir tidak terkendali..  

Mengomentari dimasukkannya kacang pinus Korea ke dalam daftar barang penting yang strategis, Menteri Kehutanan dan Perlindungan Margasatwa Krasnodar, Konstantin Stepanov, menekankan bahwa undang-undang baru hanya ditujukan untuk mengatur ekspor dan tidak melarang warga biasa untuk mengumpulkan dan memanen kacang.

Namun, kata Steoanov, situasinya akan berubah untuk bisnis, dengan harapan membatasi ekspor dan mempertahankan pemrosesan semua kacang pinus yang dipanen di dalam negeri akan secara signifikan meningkatkan nilai tambah produk akhir.

“Mengubah aturan main harus membantu memperbaiki kondisi hutan cedar dan mengurangi volume pemanenan kacang pinus secara ilegal dengan cara barbar," ujarnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya