Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Rusia Tetapkan Kacang Pinus Korea sebagai Sumber Daya Penting Nasional

RABU, 09 AGUSTUS 2023 | 12:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Rusia melalui keputusan Perdana Menteri Mikhail Mishustin telah memasukkan kacang pinus Korea ke dalam daftar nasional barang dan sumber daya penting yang strategis.

Dokumen yang sudah ditandatangani Mishustin tersebut diterbitkan di situs web resmi pemerintah Rusia untuk undang-undang.  

Dengan demikian, penyelundupan kacang pinus Korea, baik yang dikupas atau tidak, akan dianggap sebagai tindak pidana dan akan dihukum hingga 12 tahun penjara.  


Menurut laporan RT, Selasa (8/8), inisiatif untuk menambahkan bahan makanan ke dalam daftar sumber daya bernilai strategis pada awalnya diusulkan oleh Oleg Kozhemyako, gubernur wilayah Primorsky Krai Rusia timur jauh, yang berbatasan dengan China dan Korea Utara.  

Dalam sebuah dokumen yang ditujukan kepada Presiden Vladimir Putin, Kozhemyako berpendapat bahwa peran kacang pinus tidak terbatas pada sumber daya yang berharga bagi perekonomian, tetapi juga merupakan basis makanan penting bagi hewan di wilayah tersebut.

Gubernur mencatat bahwa di puncak rantai makanan lokal terdapat spesies harimau Amur yang terancam punah.  

Menurut Kozhemyako, volume kacang pinus yang dipanen di wilayah tersebut secara konsisten mendekati batas hutan arasnya. Dia menunjukkan bahwa karena kesenjangan dalam undang-undang saat ini, hutan menjadi sasaran pemanenan industri yang hampir tidak terkendali..  

Mengomentari dimasukkannya kacang pinus Korea ke dalam daftar barang penting yang strategis, Menteri Kehutanan dan Perlindungan Margasatwa Krasnodar, Konstantin Stepanov, menekankan bahwa undang-undang baru hanya ditujukan untuk mengatur ekspor dan tidak melarang warga biasa untuk mengumpulkan dan memanen kacang.

Namun, kata Steoanov, situasinya akan berubah untuk bisnis, dengan harapan membatasi ekspor dan mempertahankan pemrosesan semua kacang pinus yang dipanen di dalam negeri akan secara signifikan meningkatkan nilai tambah produk akhir.

“Mengubah aturan main harus membantu memperbaiki kondisi hutan cedar dan mengurangi volume pemanenan kacang pinus secara ilegal dengan cara barbar," ujarnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya