Berita

Ilustrasi gedung Kejaksaan Agung RI/Net

Hukum

Nistra Yohan Masuk dalam Kasus BTS 4G Kominfo, Kejagung Diminta Tidak Lindungi Nama-Nama yang Terlibat

MINGGU, 06 AGUSTUS 2023 | 01:50 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta transparan dalam mengusut siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Hal ini penting untuk bisa mengetahui aliran dana dan besaran kerugian negara akibat korupsi yang menjerat mantan Menkominfo, Johnny G Plate.

"Kejagung jangan melindungi nama-nama yang terlibat dalam 'Gurita BTS', sebab publik tetap mengawasi. Bahkan ada dugaan inisial NY belum dilakukan pencekalan, dan diduga sudah melarikan diri," kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, kepada Redaksi, Sabtu (5/8).

Nama Nistra Yohan mencuat ke publik karena diduga ikut menerima aliran dana sebesar Rp 70 miliar.


Pihak Kejagung telah berulang kali meminta sosok yang disebut-sebut sebagai tenaga ahli (TA) anggota Komisi I DPR RI dari Partai Gerindra, Sugiono, untuk hadir menjalani pemeriksaan. Namun Nistra Yohan tidak kunjung hadir.

Sejumlah spekulasi yang muncul menyebut Nistra Yohan sedang berada di luar negeri. Sedangkan berdasar informasi yang dihimpun Redaksi, Nistra Yohan tengah berada di Kamboja.

Nama Nistra mencuat saat Kejagung mendalami pengakuan terdakwa Irwan Hermawan terkait aliran dana korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ke Komisi I DPR. Berdasarkan pengakuan Irwan, ada penggelontoran uang sejumlah Rp 70 miliar melalui Nistra Yohan.

Uang diberikan Irwan melalui rekannya, Windy Purnama, yang kini sudah berstatus tersangka. Windy merupakan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, yang juga merupakan teman dekat Irwan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy.

Menyikapi hal ini, Kejagung memastikan pihaknya akan terus melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp8 triliun ini.

“Setiap informasi akan ditindaklanjuti oleh penyidik (Kejagung),” ucap Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumendana, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/7).

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya