Berita

Aplikasi WeChat/Net

Dunia

Senat Australia Minta Aplikasi WeChat Dilarang

KAMIS, 03 AGUSTUS 2023 | 02:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sebuah komite senat di Australia telah merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan untuk melarang penggunaan aplikasi WeChat, milik China dari perangkat pemerintah.

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya Canberra untuk menanggulangi potensi pengaruh yang terkait dengan Beijing, dan mengatasi kekhawatiran keamanan terkait perusahaan teknologi asing.

Dalam laporan akhirnya yang dirilis pada Selasa (1/8), Komite Senat menyatakan keprihatinannya dan menyarankan perubahan besar dalam perlakuan Australia terhadap perusahaan teknologi besar itu.

"Kami sangat prihatin dengan risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh perusahaan seperti TikTok dan WeChat yang masing-masing perusahaan induknya adalah ByteDance dan Tencent, yang berpusat dan dijalankan dari negara-negara otoriter seperti China," ujar komite itu.

Mengutip The Guardian pada Rabu (2/8), komite tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa undang-undang intelijen nasional China dapat meminta perusahaan-perusahaan itu untuk bekerja sama secara diam-diam dengan badan intelijen China untuk mengakses data pengguna.

Selain itu, langkah tersebut juga diserukan setelah Komite senat mendengar kesaksian dari hampir setiap raksasa media sosial, kecuali Tencent yang merupakan pemilik WeChat mengenai keamanan aplikasi-aplikasi besar.

Menurut Senator, Tencent hanya mengajukan jawaban tertulis sebagai tanggapan atas laporan komite, yang dianggap sebagai penghinaan terhadap Parlemen Australia, karena perusahaan itu tidak menghadiri sidang komite, yang membuat mereka menyerukan larangan aplikasi tersebut.

Menanggapi rekomendasi itu, Menteri Dalam Negeri Australia, Clare O'Neil, menyambut baik laporan dari komite dan menyatakan akan mempertimbangkan seruan tersebut.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka, Kejagung Didesak Periksa Tan Kian

Sabtu, 08 Februari 2025 | 21:31

Kawal Kesejahteraan Rakyat, AHY Pede Demokrat Bangkit di 2029

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:55

Rocky Gerung: Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:53

Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:01

Tepis Dasco, Bahlil Klaim Satu Frame dengan Prabowo soal LPG 3 Kg

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:50

Dominus Litis Revisi UU Kejaksaan, Bisa Rugikan Hak Korban dan tersangka

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:28

Tarik Tunai Pakai EDC BCA Resmi Kena Biaya Admin Rp4 Ribu

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:16

Ekspor Perdana, Pertamina Bawa UMKM Tempe Sukabumi Mendunia

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:41

TNI AL Bersama Tim Gabungan Temukan Jenazah Jurnalis Sahril Helmi

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:22

Penasehat Hukum Ungkap Dugaan KPK Langgar Hukum di Balik Status Tersangka Sekjen PDIP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 17:42

Selengkapnya