Berita

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus/Net

Politik

Komisi II: Pemerintah Jangan Berikan Harapan Palsu pada Guru Honorer

RABU, 02 AGUSTUS 2023 | 03:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi II berharap pemerintah tidak memberikan harapan palsu kepada 2,3 juta guru non ASN atau honorer yang dijanjikan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam acara diskusi Forum Legislasi dengan tema Revisi UU ASN dan Nasib Tenaga Honorer, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8).

“Tentu kita berharap janji-janji yang disampaikan oleh pemerintah bahwa dengan adanya non ASN 2,3 yang akan diakomodir, apakah di PPPK full time, PPPK paruh waktu,” ujar Guspardi.


Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, kesejahteraan guru honorer harus menjadi prioritas pemerintah yang selama ini terabaikan.

“Prinsipnya adalah kesejahteraannya tidak berkurang, kemudian tidak akan di PHK massal yang ketiga anggaran tidak bertambah akibat dari kebijakan ini,” katanya.

“Ini tentu sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh non ASN,” imbuhnya.

Dia juga berharap agar pemerintah memberikan kado istimewa kepada para guru-guru di Indonesia di momen Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

“Mudah-mudahan ini kado yang sangat dinanti oleh para non ASN yang 2,3 itu dalam rangka menghadapi pelaksanaan ulang tahun republik ini di tanggal 17 Agustus nanti,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya