Situasi di Niger semakin memanas setelah negara tetangga seperti Burkina Faso, Mali, dan Guinea, yang dikuasai militer secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap kudeta di negara tersebut.
Dalam sebuah pernyataan bersama pada Senin (1/8), Burkina Faso dan Mali mengancam bahwa segala bentuk rencana intervensi militer terhadap Niamey, ibu kota Niger, akan dianggap sebagai tindakan deklarasi perang terhadap negara mereka.
“Setiap intervensi militer terhadap Niger akan sama saja dengan deklarasi perang melawan Burkina Faso dan Mali. Langkah tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi bencana yang dapat mengguncang seluruh wilayah," bunyi pernyataan bersama tersebut.
Mengutip
Premium Times, Selasa (1/8), pernyataan tersebut disampaikan melalui stasiun penyiaran nasional di kedua negara itu, sehari setelah Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) mengancam akan menggunakan kekerasan untuk mengembalikan kekuasaan Presiden Niger yang digulingkan, Mohamed Bazoum, jika para pelaku kudeta tidak patuh dalam tujuh hari.
Kedua negara itu, Burkina Faso dan Mali, juga mengekspresikan solidaritas persaudaraan mereka dengan rakyat Niger yang disebut telah memilih untuk menentukan nasib mereka sendiri dengan tanggung jawab penuh dan memperjuangkan kedaulatan mereka.
Sanksi yang diberlakukan oleh ECOWAS berupa perbatasan perjalanan dan sanksi ekonomi terhadap Niger juga dikritik oleh kedua negara itu sebagai tindakan ilegal, tidak sah, dan tidak manusiawi, sambil menyatakan bahwa mereka tidak akan memberlakukan sanksi tersebut.
Sementara itu, di Guinea, Komite Nasional Rally for Development (CNRD) dengan tegas juga menyatakan dukungannya terhadap rakyat Niger dan menekankan pentingnya nilai-nilai Pan-Afrikanisme, dan secara terbuka memisahkan diri dari sanksi yang dijatuhkan oleh ECOWAS.
Saat ini, para pemimpin kudeta Niger telah menunjuk Jenderal Abdourahamane Tchiani, mantan kepala pengawal presiden, sebagai kepala negaranya, dan telah menangkap beberapa pejabat dari pemerintahan sebelumnya yang semakin telah memicu ketegangan politik di negara itu.
