Berita

Presiden Joko Widodo ketika berkemah di lokasi yang akan menjadi Ibukota Negara (IKN) Nusantara/Ist

Politik

Tawarkan IKN ke Pemborong China, Jokowi Dianggap Pemimpin Tak Rasional

SELASA, 01 AGUSTUS 2023 | 14:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Upaya Presiden Joko Widodo menawarkan lahan Ibukota Negara (IKN) Nusantara ke Investor China, jadi bahan gunjingan publik.

Pengamat kebijakan publik, Jerry Massie, menilai upaya Jokowi menawarkan IKN ke pemborong China bisa membahayakan kedaulatan negara.

"IKN mau diserahkan ke China, sangat berbahaya dalam segala hal," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/8).


Dia menjelaskan, pengelolaan lahan IKN oleh investor China berpotensi dikuasai sepihak. Padahal lahan IKN di Kalimantan Timur itu merupakan milik negara.

"Jokowi akan membuat negara ini hancur," keluh Jerry.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) itu menganggap, penawaran Jokowi ke perusahaan-perusahaan China menunjukkan karakteristik pemimpin yang tak bijak.

"Ini gaya short cut alias jalan pintas seorang pemimpin yang tak mampu gunakan rasional," demikian Jerry.

Jokowi menawarkan investasi sektor kesehatan di IKN kepada pengusaha China saat bertemu sejumlah pimpinan perusahaan Negeri Tirai Bambu itu di Chengdu, Jumat (28/7).

Kepala Negara mengatakan, ada 34 ribu hektare lahan di IKN yang siap dimasuki investor properti, kesehatan rumah sakit, pendidikan, dan infrastruktur.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya