Berita

Para Ketua DPD I Partai Golkar saat berkumpul di Bali/Net

Politik

38 Ketua DPD I Golkar Kompak Satu Komando di Bawah Airlangga Hartarto

MINGGU, 30 JULI 2023 | 23:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Seluruh Ketua DPD I Partai Golkar menggelar pertemuan di Pulau Bali pada akhir pekan ini. Mereka kompak menyatakan ketaatan untuk satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Provinsi Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengurai bahwa sebanyak 38 ketua DPD I Golkar hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka tegas menyatakan penolakan pada wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Para pemimpin tingkat provinsi itu turut menyatakan komitmen dan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas.


"100 persen kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," tutur Doli saat menggelar konferensi pers di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua Bali, Minggu (30/7).

Dalam pertemuan ini digelar atas inisiatif para ketua DPD sebagai pemilik suara dalam munas Golkar. Mereka memastikan akan tetap setia pada putusan munas, rapimnas, dan rakernas untuk urutan pilpres. Yaitu, menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya.

DPD Golkar seluruh provinsi di Indonesia juga menyatakan memberikan mandat pada Airlangga dalam proses negosiasi, strategi, dan momentum terkait Pilpres 2024.

"Kami sudah melihat ketua umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan parpol," ujar Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar ini.

Ahmad Doli menegaskan seluruh DPD Golkar juga mendorong Airlangga bisa tetap bersama dan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Termasuk dalam menghadapi Pilpres 2024.

"Kami sangat berharap Pak Airlangga bisa bersama membangun komunikasi yang intensif untuk menghadapi agenda kedepan, agenda pemerintah dan pemilu bersama dengan Pak Jokowi," ujar Doli.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya