Berita

Undangan diskusi Partai Buruh/Net

Politik

Besok, Partai Buruh Ajak 12 Tokoh Duduk Bareng Bahas Presidential Threshold

MINGGU, 30 JULI 2023 | 09:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Buruh resmi mengajukan gugatan uji materi atas ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk mengupas hal ini, Partai Buruh akan menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) yang menghadirkan 12 tokoh nasional di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin besok (31/7).

Mengangkat tema "Presidential Threshold Mengingkari Demokrasi", FGD ini rencananya akan dihadiri Prof. Jimly Asshiddiqie, Dr Rizal Ramli, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, Dr Refly Harun, dan Jaya Suprana.


Selanjutnya Said Salahudin, MH, Dr Fery Amsari, Dr Amalinda Savirani, Dr Bivitri Susanti, Alghifari Aqsa SH MH, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Sandyawan Sumardi.

FGD ini juga akan dihadiri 300 peserta dari berbagai lapisan dan kalangan. Output FGD diharapkan dapat menyerap pemikiran dan gagasan para tokoh nasional yang pakar dalam bidangnya.

Hasil output FGD tersebut juga akan diserahkan ke Hakim MK, untuk memperkuat judicial review undang-undang terkait presidential threshold 20 persen diubah menjadi 0 persen.

Partai Buruh sudah memasukkan secara resmi gugatan judicial review presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen pada tanggal 26 Juli 2023 ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun bertindak selaku kuasa hukum di antaranya Pakar Hukum Tata Negara, Dr Feri Amsari dan mantan Direktur LBH Jakarta, Alghifari Aqsa, SH.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya