Jika Tidak Tegur Luhut dan Bahlil, Jokowi Rusak Demokrasi

Adanya dugaan upaya pengambilalihan Partai Golkar melalui Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, harus dihentikan Presiden Joko Widodo. Jika hal itu didiamkan, maka Presiden Jokowi dianggap tengah merusak demokrasi.

Sebab, kedua menteri Kabinet Indonesia Maju itu telah menyatakan keinginannya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, di tengah ramainya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai berlambang pohon beringin itu.

“Dengan pembiaran terhadap sabotase partai semacam itu, jelas presiden ikut serta merusak demokrasi, bahkan tanpa ada teguran. Sehingga cukup menguatkan dugaan jika aktivitas kriminal itu atas restu Presiden,” analis Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/7).

Menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, Jokowi bisa menjadi kunci untuk menguatkan demokrasi di Tanah Air. Upaya pengambilalihan partai politik termasuk Golkar tidak bisa dibenarkan.

“Ini cukup mengkhawatirkan karena kuncinya ada pada Kepala Negara dalam melindungi kedaulatan partai sebagai salah satu perangkat demokrasi. Sebenarnya, mereka bisa secara lazim ambil kepemimpinan di partai, dengan mengikuti kaidah yang ada dalam anggaran dasar partai,” tandasnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan keinginan menjadi Ketum Partai Golkar.

Luhut mengklaim DPP Partai Golkar memang mau melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan ingin menggantikan Airlangga. Sementara Bahlil mengikuti jejak Luhut dalam bursa pengganti Airlangga.

"Tapi melalui mekanisme yang jelas sesuai dengan organisasi," ujar Bahlil dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media di kediamannya, di Jakarta Selatan, Sabtu lalu (22/7).