Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net
Saat ini Indonesia sedang mengalami darurat penambangan ilegal (ilegal mining). Belum selesai siapa pelaku ekspor ilegal 5 juta ton nikel ke China, saat ini terbongkar kasus penambangan liar yang diduga melibatkan mantan Ketua Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Windu Aji Sutanto.
Kejaksaan Agung menetapkan Windu sebagai tersangka kasus tindak penambangan liar di kawasan konsensi PT Aneka Tambang.
Merespons hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Presiden Jokowi turun tangan langsung memberantas mafia tambang ilegal. Caranya, memperkuat kelembagaan pengawasan dan penindakannya. Bagi Mulyanto, tanpa penegakan hukum mustahil tambang ilegal ini dapar diberantas.
"Ini bukan kejahatan receh yang dapat dilakukan orang sembarang . Dalam kasus ini terlihat ada oknum aparat hukum, pejabat berwenang dan orang terdekat Presiden Jokowi yang terlibat. Jadi jangan heran kalau upaya pemberantasan ilegal mining ini seperti jalan di tempat," jelas Mulyanto, Selasa (25/7).
Politisi PKS meminta Jokowi tidak menutup mata. Presiden harus punya kemauan menuntaskan masalah kejahatan SDA karena banyak merugikan keuangan negara.
"Tanpa peran serta Presiden, upaya pemberantasan ilegal mining hanya wacana. Buktinya Satgas gabungan ilegal mining lintas kementerian yang komprehensif tak juga terbentuk, apalagi Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) di Kementerian ESDM.
Presiden harusnya segera bertindak karena pejabat setingkat walikota, gubernur bahkan Dirjen Minerba sudah teriak-teriak," kata Mulyanto.
Wakil Ketua FPKS DPR RI ini menjelaskan, kerugian negara atas kejahatan SDA ini sangat besar karena tidak adanya pemasukan PNBP serta pajak-pajak lainnya. Belum lagi kerusakan bagi lingkungan hidup masyarakat.
