Berita

Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro/RMOL

Politik

Siti Zuhro: Fenomena Tangkap Pejabat di Tahun Politik Membuat Demokrasi Tidak Sehat

RABU, 26 JULI 2023 | 05:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fenomena tangkap pejabat di tahun politik membuat masyarakat bertanya-tanya soal kesehatan demokrasi di Indonesia.

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, mengatakan, cara-cara menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan instrumen hukum jelas tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia.

“Itu yang membuat mengapa demokrasi kita tidak sehat, kompetisi kontestasi akan diikuti satu kompetisi yang tidak setara,” kata Siti Zuhro, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).


Dia juga mengatakan, tidak tepat jika harus mendepak seseorang dengan menggunakan instrumen hukum, hanya karena tak sejalan dalam pandangan politik.

Dia mencontohkan seperti yang dialami mantan Sekretaris Jenderal Nasdem, Johnny G Plate, yang ditangkap Kejaksaan Agung dalam jabatannya sebagai Menkominfo. Konon Johnny ditangkap setelah partainya mengumumkan pencapresan Anies Baswedan.

“Ndak tepat kalau menurut saya, Jadi siapapun yang ingin mendukung Anies seolah-olah harus dieksekusi, apakah seperti itu?” dia balik bertanya.

Menurutnya, kualitas demokrasi di Indonesia kini tengah turun dengan adanya fenomena tangkap pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.

Dia menambahkan, dalam kompetisi politik seharusnya mengedepankan kesetaraan, agar tidak berat sebelah. Dia juga menilai, kompetisi politik di Indonesia saat ini sedang tidak sehat.

“Ini ndak karuan, itu kan ndak setara, bagaimana mengkompetisikan kelas bulu sama kelas berat, itu kan gak mungkin seperti itu,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya