Berita

Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro/RMOL

Politik

Siti Zuhro: Fenomena Tangkap Pejabat di Tahun Politik Membuat Demokrasi Tidak Sehat

RABU, 26 JULI 2023 | 05:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fenomena tangkap pejabat di tahun politik membuat masyarakat bertanya-tanya soal kesehatan demokrasi di Indonesia.

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, mengatakan, cara-cara menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan instrumen hukum jelas tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia.

“Itu yang membuat mengapa demokrasi kita tidak sehat, kompetisi kontestasi akan diikuti satu kompetisi yang tidak setara,” kata Siti Zuhro, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).


Dia juga mengatakan, tidak tepat jika harus mendepak seseorang dengan menggunakan instrumen hukum, hanya karena tak sejalan dalam pandangan politik.

Dia mencontohkan seperti yang dialami mantan Sekretaris Jenderal Nasdem, Johnny G Plate, yang ditangkap Kejaksaan Agung dalam jabatannya sebagai Menkominfo. Konon Johnny ditangkap setelah partainya mengumumkan pencapresan Anies Baswedan.

Ndak tepat kalau menurut saya, Jadi siapapun yang ingin mendukung Anies seolah-olah harus dieksekusi, apakah seperti itu?” dia balik bertanya.

Menurutnya, kualitas demokrasi di Indonesia kini tengah turun dengan adanya fenomena tangkap pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.

Dia menambahkan, dalam kompetisi politik seharusnya mengedepankan kesetaraan, agar tidak berat sebelah. Dia juga menilai, kompetisi politik di Indonesia saat ini sedang tidak sehat.

“Ini ndak karuan, itu kan ndak setara, bagaimana mengkompetisikan kelas bulu sama kelas berat, itu kan gak mungkin seperti itu,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya