Berita

Dr Muhammad Najib/Ist

Politik

Dubes Najib: Hati-hati Menyikapi Ketegangan Laut China Selatan

SABTU, 22 JULI 2023 | 17:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus hati-hati menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi dunia yang sedang dan akan dihadapi, terutama terkait ketegangan di Laut China Selatan.

Demikian disampaikan Duta Besar RI di Madrid, Dr Muhammad Najib, dalam pernyataannya di kanal YouTube Wisma Duta RI di Madrid, bertajuk “Indonesia akan Menjadi Negara Hebat, Jika…” dikutip Sabtu (22/7).

“Di wilayah ini sebaiknya kita serius hati-hati dan cermat dalam bersikap,” pesannya.


Najib menyoroti persaingan dan rivalitas antara Tiongkok, Amerika, dan sekutunya di Laut Cina Selatan, dan mengingatkan Indonesia agar mempertimbangkan langkah-langkah dengan matang, agar tidak terjadi kesalahan.

Menurutnya, kesalahan menangani isu itu dapat berdampak tidak hanya pada persoalan ekonomi, seperti sumber gas, minyak, dan hasil laut yang melimpah di Laut Cina Selatan, tetapi juga mengakibatkan klaim berlebihan atas wilayah politik yang berujung pada tindakan militer.

Atas dasar itu, Najib menyarankan Indonesia mengambil pendekatan preventif menghadapi persoalan Laut China Selatan.

“Bagi saya, tindakan preventif jauh lebih bagus,” kata dia.

Sebelumnya, ASEAN dan China telah menyepakati panduan untuk mempercepat perundingan Code of Conduct (CoC) atau Kode Etik di Laut China Selatan.

Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive CoC" disepakati selama pertemuan para Menlu ASEAN dengan Direktur Urusan Luar Negeri Komite Pusat Partai Komunis China, Wang Yi, di Jakarta, pada Kamis (13/7). Pertemuan dipimpin Menlu RI, Retno Marsudi dan Wang Yi.

Menurut Retno, disepakatinya panduan untuk mempercepat perundingan negosiasi CoC merupakan sejarah penting bagi kedua belah pihak, setelah 20 tahun aksesi Beijing atas Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).

“Capaian itu harus terus membangun momentum positif untuk mempererat kemitraan yang memajukan paradigma inklusivitas dan keterbukaan, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982, dan mendorong kebiasaan dialog dan kolaborasi,” pungkas Retno.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya