Berita

Dr Muhammad Najib/Ist

Politik

Dubes Najib: Hati-hati Menyikapi Ketegangan Laut China Selatan

SABTU, 22 JULI 2023 | 17:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus hati-hati menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi dunia yang sedang dan akan dihadapi, terutama terkait ketegangan di Laut China Selatan.

Demikian disampaikan Duta Besar RI di Madrid, Dr Muhammad Najib, dalam pernyataannya di kanal YouTube Wisma Duta RI di Madrid, bertajuk “Indonesia akan Menjadi Negara Hebat, Jika…” dikutip Sabtu (22/7).

“Di wilayah ini sebaiknya kita serius hati-hati dan cermat dalam bersikap,” pesannya.


Najib menyoroti persaingan dan rivalitas antara Tiongkok, Amerika, dan sekutunya di Laut Cina Selatan, dan mengingatkan Indonesia agar mempertimbangkan langkah-langkah dengan matang, agar tidak terjadi kesalahan.

Menurutnya, kesalahan menangani isu itu dapat berdampak tidak hanya pada persoalan ekonomi, seperti sumber gas, minyak, dan hasil laut yang melimpah di Laut Cina Selatan, tetapi juga mengakibatkan klaim berlebihan atas wilayah politik yang berujung pada tindakan militer.

Atas dasar itu, Najib menyarankan Indonesia mengambil pendekatan preventif menghadapi persoalan Laut China Selatan.

“Bagi saya, tindakan preventif jauh lebih bagus,” kata dia.

Sebelumnya, ASEAN dan China telah menyepakati panduan untuk mempercepat perundingan Code of Conduct (CoC) atau Kode Etik di Laut China Selatan.

Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive CoC" disepakati selama pertemuan para Menlu ASEAN dengan Direktur Urusan Luar Negeri Komite Pusat Partai Komunis China, Wang Yi, di Jakarta, pada Kamis (13/7). Pertemuan dipimpin Menlu RI, Retno Marsudi dan Wang Yi.

Menurut Retno, disepakatinya panduan untuk mempercepat perundingan negosiasi CoC merupakan sejarah penting bagi kedua belah pihak, setelah 20 tahun aksesi Beijing atas Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).

“Capaian itu harus terus membangun momentum positif untuk mempererat kemitraan yang memajukan paradigma inklusivitas dan keterbukaan, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982, dan mendorong kebiasaan dialog dan kolaborasi,” pungkas Retno.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya