Berita

Dr Muhammad Najib/Ist

Politik

Dubes Najib: Hati-hati Menyikapi Ketegangan Laut China Selatan

SABTU, 22 JULI 2023 | 17:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus hati-hati menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi dunia yang sedang dan akan dihadapi, terutama terkait ketegangan di Laut China Selatan.

Demikian disampaikan Duta Besar RI di Madrid, Dr Muhammad Najib, dalam pernyataannya di kanal YouTube Wisma Duta RI di Madrid, bertajuk “Indonesia akan Menjadi Negara Hebat, Jika…” dikutip Sabtu (22/7).

“Di wilayah ini sebaiknya kita serius hati-hati dan cermat dalam bersikap,” pesannya.


Najib menyoroti persaingan dan rivalitas antara Tiongkok, Amerika, dan sekutunya di Laut Cina Selatan, dan mengingatkan Indonesia agar mempertimbangkan langkah-langkah dengan matang, agar tidak terjadi kesalahan.

Menurutnya, kesalahan menangani isu itu dapat berdampak tidak hanya pada persoalan ekonomi, seperti sumber gas, minyak, dan hasil laut yang melimpah di Laut Cina Selatan, tetapi juga mengakibatkan klaim berlebihan atas wilayah politik yang berujung pada tindakan militer.

Atas dasar itu, Najib menyarankan Indonesia mengambil pendekatan preventif menghadapi persoalan Laut China Selatan.

“Bagi saya, tindakan preventif jauh lebih bagus,” kata dia.

Sebelumnya, ASEAN dan China telah menyepakati panduan untuk mempercepat perundingan Code of Conduct (CoC) atau Kode Etik di Laut China Selatan.

Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive CoC" disepakati selama pertemuan para Menlu ASEAN dengan Direktur Urusan Luar Negeri Komite Pusat Partai Komunis China, Wang Yi, di Jakarta, pada Kamis (13/7). Pertemuan dipimpin Menlu RI, Retno Marsudi dan Wang Yi.

Menurut Retno, disepakatinya panduan untuk mempercepat perundingan negosiasi CoC merupakan sejarah penting bagi kedua belah pihak, setelah 20 tahun aksesi Beijing atas Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).

“Capaian itu harus terus membangun momentum positif untuk mempererat kemitraan yang memajukan paradigma inklusivitas dan keterbukaan, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982, dan mendorong kebiasaan dialog dan kolaborasi,” pungkas Retno.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya