Sebagian besar siswa menengah di kota terpencil Thantlang, Myanmar dikabarkan telah meninggalkan sekolahnya untuk bergabung dalam pemberontakan melawan militer.
Guru sekolah setempat, Salai, melaporkan bahwa sejak militer melakukan kudeta pada 2021 lalu, siswa di wilayah itu ikut mengangkat senjata untuk mendukung gerakan oposisi akar rumput melawan penguasaan militer yang keras.
Tidak hanya murid, seperti dikutip dari
Borneo Bulletin, pada Kamis (20/7), para guru juga berada di garis terdepan dalam gerakan pembangkangan sipil untuk melawan junta militer yang berkuasa, yang kerap melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat.
Keluarnya cendekia itu dari bangku sekolah itu telah mengganggu sektor pendidikan di Myanmar, yang berubah menjadi perjuangan perlawanan terhadap rezim militer.
Menurut catatan dari Bank Dunia dalam laporan terbarunya, negara termiskin di Asia Tenggara ini hanya memiliki sekitar 22 persen siswa yang memenuhi syarat terdaftar di tingkat sekolah menengah atas di seluruh Myanmar.
"Tingkat pendaftaran di lembaga pendidikan di Myanmar juga telah menurun lebih dari 12 persen antara tahun 2017 dan 2023," bunyi data dari Bank Dunia.
Semenjak kudeta terjadi di Myanmar, yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19, survei dari Bank Dunia kepada hampir 8.500 rumah tangga menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak di Myanmar belum kembali ke sekolah, meski negara-negara lain telah memperlihatkan pemulihannya di sektor pendidikan.
Situasi ini telah semakin menyoroti krisis dalam akses pendidikan di negara tersebut. Namun, sejauh ini, pihak junta Myanmar belum memberikan tanggapannya terkait krisis pendidikan yang terjadi.
Myanmar terus berada di dalam kekacauannya sejak Februari 2021 ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih dan melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat, yang tidak jarang menyebabkan pemberontakan meluas yang telah menewaskan ribuan orang di negara itu.
