Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Banyak Siswa dan Guru Angkat Senjata, Sistem Pendidikan Myanmar dalam Kondisi Krisis

KAMIS, 20 JULI 2023 | 19:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sebagian besar siswa menengah di kota terpencil Thantlang, Myanmar dikabarkan telah meninggalkan sekolahnya untuk bergabung dalam pemberontakan melawan militer.

Guru sekolah setempat, Salai, melaporkan bahwa sejak militer melakukan kudeta pada 2021 lalu, siswa di wilayah itu ikut mengangkat senjata untuk mendukung gerakan oposisi akar rumput melawan penguasaan militer yang keras.

Tidak hanya murid, seperti dikutip dari Borneo Bulletin, pada Kamis (20/7), para guru juga berada di garis terdepan dalam gerakan pembangkangan sipil untuk melawan junta militer yang berkuasa, yang kerap melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat.


Keluarnya cendekia itu dari bangku sekolah itu telah mengganggu sektor pendidikan di Myanmar, yang berubah menjadi perjuangan perlawanan terhadap rezim militer.

Menurut catatan dari Bank Dunia dalam laporan terbarunya, negara termiskin di Asia Tenggara ini hanya memiliki sekitar 22 persen siswa yang memenuhi syarat terdaftar di tingkat sekolah menengah atas di seluruh Myanmar.

"Tingkat pendaftaran di lembaga pendidikan di Myanmar juga telah menurun lebih dari 12 persen antara tahun 2017 dan 2023," bunyi data dari Bank Dunia.

Semenjak kudeta terjadi di Myanmar, yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19,  survei dari Bank Dunia kepada hampir 8.500 rumah tangga menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak di Myanmar belum kembali ke sekolah, meski negara-negara lain telah memperlihatkan pemulihannya di sektor pendidikan.

Situasi ini telah semakin menyoroti krisis dalam akses pendidikan di negara tersebut. Namun, sejauh ini, pihak junta Myanmar belum memberikan tanggapannya terkait krisis pendidikan yang terjadi.

Myanmar terus berada di dalam kekacauannya sejak Februari 2021 ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih dan melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat, yang tidak jarang menyebabkan pemberontakan meluas yang telah menewaskan ribuan orang di negara itu.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya