Berita

Ilustrasi/Net

Global

Banyak Siswa dan Guru Angkat Senjata, Sistem Pendidikan Myanmar dalam Kondisi Krisis

KAMIS, 20 JULI 2023 | 19:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sebagian besar siswa menengah di kota terpencil Thantlang, Myanmar dikabarkan telah meninggalkan sekolahnya untuk bergabung dalam pemberontakan melawan militer.

Guru sekolah setempat, Salai, melaporkan bahwa sejak militer melakukan kudeta pada 2021 lalu, siswa di wilayah itu ikut mengangkat senjata untuk mendukung gerakan oposisi akar rumput melawan penguasaan militer yang keras.

Tidak hanya murid, seperti dikutip dari Borneo Bulletin, pada Kamis (20/7), para guru juga berada di garis terdepan dalam gerakan pembangkangan sipil untuk melawan junta militer yang berkuasa, yang kerap melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat.


Keluarnya cendekia itu dari bangku sekolah itu telah mengganggu sektor pendidikan di Myanmar, yang berubah menjadi perjuangan perlawanan terhadap rezim militer.

Menurut catatan dari Bank Dunia dalam laporan terbarunya, negara termiskin di Asia Tenggara ini hanya memiliki sekitar 22 persen siswa yang memenuhi syarat terdaftar di tingkat sekolah menengah atas di seluruh Myanmar.

"Tingkat pendaftaran di lembaga pendidikan di Myanmar juga telah menurun lebih dari 12 persen antara tahun 2017 dan 2023," bunyi data dari Bank Dunia.

Semenjak kudeta terjadi di Myanmar, yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19,  survei dari Bank Dunia kepada hampir 8.500 rumah tangga menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak di Myanmar belum kembali ke sekolah, meski negara-negara lain telah memperlihatkan pemulihannya di sektor pendidikan.

Situasi ini telah semakin menyoroti krisis dalam akses pendidikan di negara tersebut. Namun, sejauh ini, pihak junta Myanmar belum memberikan tanggapannya terkait krisis pendidikan yang terjadi.

Myanmar terus berada di dalam kekacauannya sejak Februari 2021 ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih dan melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat, yang tidak jarang menyebabkan pemberontakan meluas yang telah menewaskan ribuan orang di negara itu.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya