Banyak Kasus Macet, Taliban Hapus Kejagung di Afghanistan

Sebuah langkah kontroversial dengan menghapus Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Afghanistan telah diambil oleh Taliban dan menggantinya dengan Direktorat Pengawasan dan Penuntutan Keputusan dan Perintah.

"Direktorat Pengawasan dan Penuntutan Keputusan dan Perintah akan bertanggung jawab untuk memantau dan menegakkan perintah pemimpin Taliban, baik di sektor publik maupun swasta," kata jurubicara Taliban, Zabihullah Mujahid.

TOLO News dalam laporannya pada Selasa (18/7) mengatakan bahwa pemimpin Taliban mengambil langkah tersebut untuk menghindari kemacetan di departemen kejaksaan, dengan mengalihkan sebagian tugas Kejagung ke pengadilan dan dinas intelijen.

Mengutip ANI News pada Rabu (19/7), lembaga baru ini nantinya akan memiliki perwakilan di 34 provinsi di seluruh negeri.

Menurut penjelasan Mujahid, perubahan ini bertujuan untuk menghindari birokrasi yang berlebihan. Dengan perubahan ini, tanggung jawab penyidikan, pengawasan, penuntutan perkara hukum dan pidana akan diserahkan kepada pengadilan dan Direktorat Intelijen, dengan staf Kejagung yang sama.

"Struktur dan metodologinya berubah, tapi stafnya tetap sama. Kekuatan yang sama yang telah digunakan di Kejagung yang akan digunakan di Direktorat Pengawasan," tambahnya.

Meskipun Taliban menegaskan bahwa staf yang sama akan tetap bekerja di Direktorat Pengawasan, perubahan ini telah memunculkan beberapa kekhawatiran tentang efektivitas pelaksanaan keadilan di Afghanistan.