Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta/Ist
Fenomena saling bongkar kasus diprediksi akan menghiasi kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bahkan fenomena bongkar kasus tersebut akan mendominasi pemberitaan politik di media selama 6 bulan ke depan hingga Pilpres digelar pada 14 Februari 2024.
"Nanti akan kita lihat dalam sisa waktu enam bulan ke depan sampai Pilpres, akan ada fenomena bongkar kasus yang terjadi terus menerus. Ini akan mendominasi semua berita politik, itu indikatornya sangat kuat," kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta,
dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/7).
Menurutnya, fenomena bongkar kasus jelang Pilpres 2024 terjadi karena bakal calon presiden (Bacapres) yang akan mengikuti kontestasi mengalami krisis ideologi, krisis narasi, dan krisis kepemimpinan.
"Jadi kira-kira saya punya empat perspektif untuk membaca, mengapa ada fenomena saling bongkar kasus jelang Pilpres. Pertama itu, ada efek dosa, kedua ada konflik elite, ketiga sedang krisis narasi, dan keempat teori Tumit Achilles," paparnya.
Perspektif efek dosa, kata Anis Matta, sebenarnya tidak terkait dengan proses politik atau Pilpres 2024. Sebab, Islam mengajarkan bahwa seseorang yang melakukan dosa membuat cahaya dalam hatinya menjadi meredup, hatinya gelap dan mengeras, serta menjadi orang yang kasar, kesepian, dan ketakutan.
"Sekarang coba bayangkan kalau dosa itu dilakukan berjamaah. Ada satu titik dosa itu, tidak bisa ditutupi dan auratnya akan terbuka. Dan waktu Allah SWT ingin menghinakan seseorang, tidak ada yang bisa menghidarkan. Jadi kita lepaskan dulu dari proses politik, bahwa orang yang melakukan dosa pasti akan dihinakan, cepat atau lambat," tutur Anis Matta.
Anis lantas mengibaratkan hal itu dengan jenazah yang ditutupi dengan kain kafan. Ternyata jenazah tidak bisa ditutupi dengan kain kafan tersebut karena telah dihinakan Allah SWT, akibat efek perbuatan dosa yang telah dilakukannya.
"Dalam konteks politik, itu maksudnya satu dosa yang ditutupi dengan perlindungan politik atau hukum itu, ada limit waktunya atau limit dosanya terakumulasi, pasti akan terbuka," jelasnya.
Di dalam politik, lanjut Anis, harusnya membawa kesadaran seseorang itu hendaknya takut kepada Allah SWT untuk melakukan perbuatan dosa, bukan takut dikejar aparat penegak hukum.
"Jadi kalau kita bicara soal efek dosa ini, dosa yang bukan diada-adakan, tapi dosanya sudah ada, tapi dikapitalisasikan secara politik. Kalau takut dikejar hukum, ya jangan melakukan dosa dan kita harus lebih banyak takut kepada Allah SWT," tutupnya.
