Tindakan Tentara Nasioal Indonesia (TNI) mencabut baliho salah satu kandidat Calon Presiden di wilayah tanah lahan TNI di Muara Teweh Barito Utara, Kalimantan Tengah diapresiasi kalangan wakil rakyat di Senayan DPR RI.
Anggota Komisi 1 DPR RI Almuzzammil Yusuf menilai, pencabutan baliho merupakan bukti konkret dari netralitas TNI dalam menghadapi momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke depan.
Ketua Polhukam DPP PKS Almuzzammil Yusuf menyambut baik tindakan TNI yang menjunjung tinggi netralitas dalam proses demokrasi di Indonesia. Tindakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang bahwa TNI dan Polri wajib menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu, baik Pilpres maupun Pilkada.
"Netralitas ini merupakan bagian penting dari upaya melahirkan Pemilu yang berlangsung dengan lancar, jujur, dan adil," demikian kata Almuzammil, Senin (17/7).
Almuzammil berharap perbuatan yang dilakukan dapat menjadi contoh bagi seluruh aparat TNI dan Polri di seluruh wilayah Indonesia.
Bagi Almuzammil, netralitas dalam Pemilu merupakan salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh institusi Pertahanan dan keamanan dalam mendukung proses demokrasi yang berkualitas.
Anggota DPR dapil Lampung ini berharap, pelaksanaan Pemilu 2024 akan semakin memperkuat demokrasi Indonesia dan integritas proses demokrasi itu sendiri.
Ia mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk secara bersama-sama menjaga netralitas dan integritas Pemilu.
