Berita

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net

Politik

Proyek Infrastruktur Tidak Berdampak Kesejahteraan, AHY Nilai Kebijakan Pemerintah Perlu Diubah

MINGGU, 16 JULI 2023 | 10:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ambisi Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur secara besar-besaran sulit dipahami. Pasalnya, proyek-proyek yang dibangun tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat.

Begitu kata Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya yang diunggah di kanal YouTube Partai Demokrat pada Jumat lalu (14/7).

AHY mengatakan, dirinya sulit mengerti dengan apa yang dilakukan rezim Jokowi. Di mana, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, dan utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran.


"Apalagi sebagian proyek dan megaproyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang tengah mengalami tekanan," ujar AHY seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/7).

Seharusnya, kata AHY, proyek dan megaproyek yang tidak berdampak langsung kepada kehidupan dan kesejahteraan rakyat itu masih bisa ditunda pelaksanaannya.

"Kami berpendapat, pemerintah tidak sensitif, pemerintah juga kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat kita yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius," tegasnya.

Sehingga, menurut AHY, sikap kebijakan dan tindakan pemerintah saat ini perlu diubah dan diperbaiki.

“Ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat, utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya," pungkas AHY.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya