Kawal Hasil Munas, MKGR Tegak Lurus Dukung Airlangga Hartarto

Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Adies Kadir, meminta kepada seluruh jajaran dan kader MKGR di Jawa Timur untuk tegak lurus menjalankan kebijakan partai dan kebijakan Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Penegasan itu disampaikan Adies saat menghadiri pelantikan empat organisasi jajaran Ormas MKGR Jatim di Hotel Sheraton Surabaya, Sabtu (15/7). Ini sekaligus merespons isu panas tentang Munaslub Partai Golkar.

Menurut Adies Kadir, itu hanya riak-riak kecil saja dan Ormas MKGR akan tetap mengawal hasil Munas & Rakernas dan mengawal Ketua Umum Airlangga Hartarto.

“Saya tegaskan, kita mendukung penuh kebijakan partai dan kebijakan Ketum Airlangga Hartarto,” ujar politikus Golkar Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan, saat ini Golkar di pusat tidak ada persoalan yang serius. Jika belakangan ada riak-riak kecil yang ingin menggelar munaslub menggantikan posisi Ketum Golkar Airlangga Hartarto, hal itu tidak mudah dilakukan.

“Ada syarat yang harus dilalui. Pertama jika di DPP menginginkan. Tetapi saat ini di pusat aman-aman saja dan tidak ada yang menginginkan. Kedua jika dua per tiga pengurus DPD provinsi menginginkan. Nah ini juga tidak ada. Jadi sebaiknya kita bekerja menghadapi pileg dan pilpres untuk kemenangan partai,” pinta Wakil Ketua DPP Golkar Bidang Hukum ini.

Untuk itu, lanjut Adies, pihaknya meminta kader MKGR di Jatim yang baru dilantik untuk memenangkan partai dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Ia berpesan kepada para calon legislatif (caleg) untuk bisa menambah jumlah wakil rakyat.

Dalam pidato politiknya Adies Kadir juga meminta agar kader MKGR di Jatim fokus menambah kursi di DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota.

"Kalau di Surabaya saat ini ada lima wakil di legislatif, ke depan bisa menambah menjadi tujuh kursi. Sidoarjo yang saat ini empat kursi bisa tambah jadi tujuh,” ujar Adies.

Dari 38 DPD Ormas MKGR Provinsi se-Indonesia, sebanyak 32 telah dilakukan pelantikan dan hanya tersisa 6 provinsi. Komunikasi terus dilakukan dan diharapkan dalam waktu dekat sudah bisa dilakukan pelantikan.