Berita

Mantan presiden Jacob Zuma/Net

Global

Marak Pembakaran Truk Barang, Militer Afrika Selatan Turunkan Pasukan di Empat Provinsi

SABTU, 15 JULI 2023 | 07:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Militer Afrika Selatan telah menurunkan pasukan di empat provinsi setelah setidaknya 21 truk pengangkut barang dibakar di jalan-jalan nasional di beberapa bagian negara itu selama seminggu terakhir.

Laporan The National pada Jumat (14/7) mengungkapkan bahwa polisi sedang memburu 12 tersangka yang diduga berada di balik serangan. Motifnya sendiri masih belum terungkap.

"Ini adalah operasi yang terorganisir dan canggih," kata Menteri Kepolisian Bheki Cele dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh media pemerintah, mengklaim itu mungkin sabotase ekonomi.


Para tentara dikerahkan pada Jumat di provinsi utara Limpopo dan Mpumalanga, provinsi timur KwaZulu-Natal, dan provinsi tengah Free State.

"Tentara akan mendukung polisi dalam menanggapi serangan truk," kata Departemen Pertahanan Afrika Selatan.

Negara ini sedang dilanda kekhawatiran akan terjadi kekacauan kembali setelah peristiwa protes mematikan pada Juli 2021, yang menewaskan lebih dari 350 orang.

Bisnis dijarah dan dibakar dalam demonstrasi yang dipicu oleh pemenjaraan mantan presiden Jacob Zuma atas tuduhan menghina pengadilan.

Cele mengatakan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pembakaran terkait dengan kasus pengadilan.

"Dua puluh satu truk telah dibakar sejak Minggu di provinsi Limpopo, Mpumalanga dan KwaZulu-Natal," tambahnya.

Hari pertama serangan truk yang terjadi pada Minggu (9/7) adalah peringatan kedua dimulainya kekerasan tahun 2021.

"Apa pun motifnya, penegak hukum negara tetap siaga tinggi dan bekerja keras untuk mencegah lebih banyak serangan, dan juga menemukan individu atau geng preman yang sangat ingin menyebabkan kekacauan di jalan kita," kata Cele.

Pada Kamis, pengadilan konstitusional memerintahkan Zuma untuk menjalani sisa hukuman 15 bulannya di penjara. Pengadilan tidak menerima pembebasan lebih awal dengan alasan medis, menyebutnya itu tidak layak.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya